Butuh Waktu, Jokowi Tak Penuhi Tenggat Mahasiswa soal Perppu KPK

Kompas.com - 14/10/2019, 14:28 WIB
Staf Khusus Presiden Adita Irawati. Fabian Januarius KuwadoStaf Khusus Presiden Adita Irawati.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan, Presiden Joko Widodo masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apakah ia akan mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi atau tidak.

Oleh karena itu, sampai hari ini Presiden Jokowi belum mengambil keputusan terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi.

Adita menyadari bahwa mahasiswa dari Universitas Trisakti dan sejumlah universitas lain sebelumnya memberi deadline atau tenggat sampai Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kegamangan Jokowi soal Perppu KPK, antara Ancaman Parpol dan Ultimatum Mahasiswa

Namun, menurut Adita, deadline tersebut tak bisa dipenuhi.

" Perppu KPK ini kan Presiden mendengarkan masukan banyak pihak. Kemudian banyak yang bertanya ini mahasiswa memberi tuntunan deadline hari ini, ya beliau kan mendengarkannya dari berbagai pihak," kata Adita saat dihubungi, Senin siang.

"Juga mempelajari lagi salinan yang dari DPR. Jadi mungkin masih merlukan waktu," ujarnya.

Adita meminta mahasiswa dan masyarakat bersabar menanti keputusan Presiden terkait polemik UU KPK ini.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menambahkan, mahasiswa tidak bisa seenaknya memberi tenggat atau batas waktu kepada Presiden.

"Jangan main deadline. Enggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait perppu, jangan mengancam," kata Ali.

Baca juga: Nyalakan Lilin di Gedung KPK, Aktivis Doakan Korban Tewas dalam Demo Mahasiswa

Ali menegaskan bahwa Presiden Jokowi mempunyai kewenangan sepenuhnya kapan akan mengambil keputusan terkait penerbitan Perppu KPK.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Bentuk Tim Hadapi Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking

Polri Bentuk Tim Hadapi Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking

Nasional
Pesawat Tempur TNI AU Tergelincir di Madiun Saat Latihan

Pesawat Tempur TNI AU Tergelincir di Madiun Saat Latihan

Nasional
Satgas: Ada 150 Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Permukiman Paling Banyak

Satgas: Ada 150 Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Permukiman Paling Banyak

Nasional
Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Nasional
Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Nasional
Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Nasional
Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Nasional
ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

Nasional
Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Nasional
Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Nasional
Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Nasional
KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

Nasional
PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

Nasional
Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X