Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: Publik Paling Puas atas Kinerja TNI, Disusul KPK dan Polri

Kompas.com - 14/10/2019, 12:48 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang digelar Alvara Research Center menunjukkan, TNI adalah lembaga dengan tingkat kepuasan publik tertinggi selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menjelaskan, institusi TNI mendapatkan 91 persen dalam hal kepuasan publik.

Disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 80 persen dan Polri dengan nilai 78,1 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap lembaga-lembaga ini mencerminkan harapan publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut," ujar Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Pengamat Sebut Komentar Istri TNI soal Wiranto Jadi Sinyal Tertentu

Adapun survei yang sama menunjukkan tiga lembaga dengan tingkat kepuasan publik terendah, yaitu MPR dengan 69,9 persen, partai politik dengan 67,6 persen, dan DPR 66,7 persen.

"Semakin rendah tingkat kepuasan, semakin besar kesenjangan harapan dengan kenyataan," ujar Hasanuddin.

Ke depan, ketiga lembaga dengan tingkat kepuasan terendah tersebut disarankan untuk meningkatkan kinerjanya.

"Maka di masa mendatang, menjadi kerja besar bagi DPR, parpol, dan MPR untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tidak jauh meninggalkan harapan masyarakat“, ujar Hasanuddin.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Survei ini melibatkan 1.800 responden yang berusia 14-55 tahun. Mereka dipilih dengan metode multistage random sampling.

Sampel yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia tersebut diwawancarai secara langsung atau tatap muka.

Survei tersebut memiliki margin of error sebesar 2,35 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

 

Kompas TV Pemerintah diingatkan untuk menjaga kondisi makro ekonomi dalam negeri agar daya tahan terhadap ancaman resesi lebih tebal. Sektor manufaktur dan ritel perlu diperhatikan.<br /> <br /> Pemutusan hubungan kerja serta gagal bayar utang korporasi merupakan gejala yang mesti diawasi. Dari sisi manufaktur, tertahannya ekspansi tecermin dalam indikator PMI manufaktur di bawah lima puluh.<br /> <br /> Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah perlu meninjau kembali kenaikan beberapa tarif seperti listrik dan BPJS kesehatan untuk menjaga daya beli. Selain itul, ekonomi Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal jangka pendek. #Ekonomi #MakroEkonomi #Bisnis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com