Jokowi Resmikan Pengoperasian Palapa Ring

Kompas.com - 14/10/2019, 11:08 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Palapa Ring di sebuah acara di Istana Merdeka, Senin (14/10/2019). YouTube Sekretariat KabinetPresiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Palapa Ring di sebuah acara di Istana Merdeka, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian jaringan Palapa Ring, Senin (14/10/2019). Acara peresmian digelar di Istana Negara, Jakarta.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian palapa ring yang menghubungkan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," kata Jokowi.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan dunia saat ini sudah berubah dari era analog ke era digital. Teknologi digital sudah menerobos batasan jarak dan waktu.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Tol Langit Palapa Ring


Oleh karena itu, internet yang cepat adalah keniscayaan yang harus dihadirkan di seluruh wilayah di Indonesia.

Dilakukan pula video conference dengan sejumlah daerah, mulai dari Sabang, Penajam Paser Utara, Rote Ndao, Sorong, hingga Merauke.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jaringan Palapa Ring barat sebenarnya sudah selesai pada tahun lalu. Sementara Palapa Ring tengah selesai pada awal tahun ini.

Adapun Palapa Ring timur yang menghubungkan Papua, Maluku, NTT sampai Pulau Rote. Rudiantara menyebut Palapa Ring timur selesai paling akhir karena medannya yang cukup berat dan infrastruktur dasarnya yang belum banyak tersedia.

Baca juga: Ada Palapa Ring, Warga Asmat Tak Perlu ke Kota Cari Internet

Rudiantara lalu mengibaratkan palapa ring yang dibangun pemerintah ini layaknya jalan tol yang membuat tersedianya internet dengan kecepatan tinggi.

Dengan dibangunnya palapa ring sebagai jalan tol, maka operator tinggal membangun infrastruktur jalan lanjutan setelah keluar dari jalan tol itu.

"Dengan peresmian ini, maka 514 kabupaten kota sudah tidak ada yang tidak terhubung dengan jalan tol," kata Rudiantara. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X