Dicopot karena Istri Nyinyir soal Wiranto, Bagaimana Masa Depan Peltu YNS?

Kompas.com - 14/10/2019, 10:11 WIB
Ilustrasi MashableIlustrasi
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara masih menunggu hasil sidang disiplin untuk menentukan nasib Pembantu Letnan Satu YNS, yang dicopot dari jabatannya sebagai Bintara Penyidik di Lanud Muljono Surabaya, Jawa Timur.

"Kita tunggu hasil penyidikan dan sidang disiplin yang dilaksanakan Lanud Mulyono Surabaya," ucap Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Fajar Adriyanto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (14/9/2019).

Pencopotan Peltu YNS sendiri diketahui karena sang istri, FS, menyebarkan opini yang dinilai negatif, dan konten tidak sopan di media sosial terkait penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Baca juga: Dihukum Gara-gara Kicauan Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Selain dicopot dari jabatannya, Peltu YNS diketahui juga dikenai sanksi disiplin militer ringan, yaitu kurungan fisik selama 14 hari.

Fajar mengatakan, sidang untuk menentukan hukuman bagi Peltu YNS rencananya diselenggarakan pada Senin hari ini.

"Hari ini, pagi ini, sidang di Lanud Surabaya," kata dia.

Fajar pun menegaskan bahwa Peltu YNS tetap menjadi anggota TNI AU. Ia dicopot dari jabatannya agar dapat menjalani proses penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Udara.

Diberitakan, Peltu YNS disebut melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Baca juga: Anggota TNI AU di Surabaya Dicopot dan Ditahan karena Unggahan Istri soal Wiranto

Menurut dia, meski unggahan sang istri merupakan inisiatif pribadi, Peltu YNS tetap dapat dihukum.

"Suami ini memang harus mengawasi anak dan istrinya. Dan harus memberitahu pada anak dan istrinya, 'Bu jangan unggah ini loh ya, nanti kalau enggak (menurut), saya kena hukum', sama anak-anaknya juga demikian," ujar dia.

Sementara itu, istri Peltu YNS yang berinisial FS dilaporkan ke Polres Sidoarjo karena unggahannya.

Fajar menuturkan bahwa FS sudah mengakui kesalahannya. Namun, untuk proses penyelidikan lebih lanjut diserahkan ke polisi.

FS dituding melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal penyebaran kebencian dan berita bohong.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X