Pengamat: Kepekaan Komunikasi Keluarga Militer di Era Digital Kurang

Kompas.com - 14/10/2019, 10:06 WIB
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Muradi. Kompas.com/SABRINA ASRILPengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Muradi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus istri-istri prajurit TNI berkomentar negatif di media sosial sehingga berujung pada hukuman terhadap suaminya dinilai sebagai bentuk rendahnya kepekaan berkomunikasi di kalangan keluarga militer pada era digital.

Demikian diungkapkan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi ketika dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2019).

"Peristiwa ini menunjukkan kepekaan dalam berkomunikasi di era digital kurang dimiliki publik, termasuk kalangan keluarga militer. Sebab, anak dan istri prajurit adalah warga sipil yang tidak terlatih dalam berkomunikasi," ujar Muradi.

"Literasi digital istri dan anak prajurit itu belum tentu lebih baik dari warga sipil lainnya. Seperti halnya warga sipil secara umum, mereka memiliki preferensi politik atau pendapat tertentu terkait suatu hal," sambung dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Komentar Istri TNI soal Wiranto Jadi Sinyal Tertentu

Oleh sebab itu, Muradi mendukung langkah TNI secara institusi untuk menghukum prajurit TNI yang istri mereka dinilai tidak bisa menjaga jempolnya di media sosial.

Hukuman itu dinilai menjadi pendekatan disiplin kedinasan kepada para prajurit TNI. Ia meyakini hukuman itu akan berdampak efek jera bagi prajurit TNI beserta istri lainnya.

Meski demikian, pendekatan disiplin saja dinilai belum cukup. Menurut Muradi, pendekatan tersebut mesti diikuti dengan pendekatan pendidikan komunikasi dan peningkatan literasi digital bagi kalangan keluarga TNI.

"Penegakkan disiplin pencopotan tiga prajurit TNI akibat komentar istri mereka, di satu sisi akan menimbulkan efek jera. Namun, Pendidikan literasi jauh lebih penting untuk mencegah keluarga prajurit berkomentar di medsos dengan tak semestinya," lanjut Muradi.

Diberitakan, TNI menghukum tiga personelnya lantaran istri mereka menyebarkan konten negatif di media sosial terkait peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pakar: Komentar Istri TNI Soal Penusukan Wiranto Tak Cerminkan Institusi

Ketiga anggota TNI yang mendapat sanksi itu adalah Komando Distrik Militer 1417/Kendari Kolonel (Kav) Hendi Suhendi; anggota Detasemen Kavaleri Berkuda, Serdan Dua Z; dan anggota Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Muljono, Surabaya, Pembantu Letnan Satu YNS.

Khusus Hendi, Pada Sabtu (12/10/2019) dilepas dari posisinya sebagai Komandan Kodim 1417/Kendari, Sulawesi Tengah. Ia selanjutnya ditahan selama 14 hari.

Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa pada Jumat (11/10) menyatakan, istri mereka juga telah dilaporkan ke kepolisian atas unggahannya di media sosial. Mereka diduga melanggar UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X