Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Kompas.com - 14/10/2019, 08:53 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kicauan anggota DPRD DIY Hanum Rais di Twitter yang menyebut penusukan Menko Polhukam Wiranto sebagai rekayasa dikecam banyak pihak, termasuk dari kalangan almamaternya sendiri, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dosen UGM Bagas Pujilaksono Widyakanigara mengaku malu memiliki wakil rakyat seperti Hanum.

"Jujur, saya sebagai dosen UGM dan warga Jogja amat malu mempunyai anggota dewan seperti Bu Hanum Rais," ujar Bagas dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2019).

Baca juga: Ramai soal Hanum Rais, dari Kasus Ratna Sarumpaet hingga Wiranto

Apa yang diucapkan Hanum di media sosial, diakui Bagas, adalah bentuk kebebasan berbicara.

Namun sayangnya kebebasan itu tidak berdasarkan fakta kebenaran.

Kualitas pernyataan Hanum dinilai sama seperti hoaks yang disampaikan dalam kasus Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu.

"Apa yang disampaikan Bu Hanum Rais di medsos soal musibah yang menimpa Pak Wiranto, menurut saya adalah fitnah keji, karena tidak berdasar atas fakta kebenaran dan sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ujar pengajar sarjana dan pascasarjana di Fakultas Teknik UGM ini.

"Bagaimana bisa seorang anggota dewan yang terhormat yang sudah disumpah setia pada NKRI dan Pancasila tega berperilaku politik ganjil jauh dari nilai-nilai luhur agama, etika dan moral?" sambung dia.

Baca juga: Laporan atas Hanum Rais Belum Ditindaklanjuti Polisi, Ini Sebabnya...

Sebagai anggota DPRD Provinsi DIY, lanjut Bagas, Hanum semestinya berpijak pada politik negara.

"Dan juga menjaga marwah keluarga besar Amien Rais. Saya sangat menghormati Pak Amien Rais," ujar Ph.D dari Chalmers University of Technology ini.

Bagas pun mendukung apabila ada pihak yang melaporkan Hanum ke pihak kepolisian atas ucapannya di media sosial.

Selain untuk membuktikan ucapan Hanum, ia menilai pelaporan ini juga penting untuk pembelajaran masyarakat.

"Saya sangat setuju dengan ucapan Pak Amien Rais bahwa hukum di Indonesia ini tidak boleh tebang pilih harus adil. Siapapun itu, jika melakukan pelanggaran hukum, harus diproses hukum. Ini saatnya kita buktikan harapan besar pak Amien Rais," ujar dia.

Diberitakan, Hanum Rais dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Relawan Jam'iyyah Jokowi-Ma'ruf Amin, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Hanum Rais Dilaporkan, PAN Harap Twit yang Jadi Masalah Diklarifikasi

Hanum Rais dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan berita bohong terkait peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto pada Kamis (10/10/2019) melalui akun Twitter.

Twit Hanum Rais yang dimaksud itu berbunyi, 'Setingan agar dana deradikalisasi terus mengucur. Dia caper. Krn tdk bakal dipakai lg. Play victim. Mudah dibaca sbg plot. Diatas berbagai opini yg beredar terkait berita hits siang ini. Tdk banyak yg benar2 serius kenanggapi. Mgkn krn terlalu banyak hoax-framing yg selama ini terjadi'.

Meski demikian, laporan itu belum berbuah laporan polisi (LP). Pihak relawan disebut masih perlu melengkapi sejumlah dokumen sebagai alat bukti. 

 

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto mendapat serangan teror saat berada di Alun-Alun Menes, Pandeglang, Banten 10 Oktober 2019 lalu. Polisi pun sudah menangkap 2 pelaku yakni Syahril Alamsyah dan Fitri Andriana. Mereka diduga terpapar radikalisme dan terkait Jamaah Ansharut Daulah Bekasi. Insiden yang dialami Wiranto jadi perbincangan hangat di Twitter. Riset yang dilakukan Indonesia Indicator pada 10 hingga 13 oktober 2019 terdapat 93.320 percakapan di twitter terkait Wiranto. Percakapan tersebut direspons oleh 26.772 akun. Dari jumlah tersebut 93,7 persen adalah akun manusia. Ada berbagai narasi netizen atas insiden penusukan terhadap Wiranto. Data dari Indonesia Indicator berbagai narasi di Twitter diantaranya hasgtag lawan teroris. Hashtag wiranto ditusuk. Ada juga hashtag sinetron basi serta hashtag akatsuki. Peristiwa penyerangan yang dialami Menko Polhukam Wiranto mendapat ragam reaksi dari netizen. Dari yang bersimpati hingga ada pula yang mengomentari sinis. Lalu kenapa ada yang sinis? Apakah ini terkait jabatan politik Wiranto? Atau kesinisian ini sebagai pola agresivitas yang terpendam? Kita akan membahasnya bersama Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo Dan Plt Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu. #WirantoDiserang #Warganet #Twitter
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com