Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/10/2019, 08:53 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kicauan anggota DPRD DIY Hanum Rais di Twitter yang menyebut penusukan Menko Polhukam Wiranto sebagai rekayasa dikecam banyak pihak, termasuk dari kalangan almamaternya sendiri, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dosen UGM Bagas Pujilaksono Widyakanigara mengaku malu memiliki wakil rakyat seperti Hanum.

"Jujur, saya sebagai dosen UGM dan warga Jogja amat malu mempunyai anggota dewan seperti Bu Hanum Rais," ujar Bagas dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2019).

Baca juga: Ramai soal Hanum Rais, dari Kasus Ratna Sarumpaet hingga Wiranto

Apa yang diucapkan Hanum di media sosial, diakui Bagas, adalah bentuk kebebasan berbicara.

Namun sayangnya kebebasan itu tidak berdasarkan fakta kebenaran.

Kualitas pernyataan Hanum dinilai sama seperti hoaks yang disampaikan dalam kasus Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu.

"Apa yang disampaikan Bu Hanum Rais di medsos soal musibah yang menimpa Pak Wiranto, menurut saya adalah fitnah keji, karena tidak berdasar atas fakta kebenaran dan sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ujar pengajar sarjana dan pascasarjana di Fakultas Teknik UGM ini.

"Bagaimana bisa seorang anggota dewan yang terhormat yang sudah disumpah setia pada NKRI dan Pancasila tega berperilaku politik ganjil jauh dari nilai-nilai luhur agama, etika dan moral?" sambung dia.

Baca juga: Laporan atas Hanum Rais Belum Ditindaklanjuti Polisi, Ini Sebabnya...

Sebagai anggota DPRD Provinsi DIY, lanjut Bagas, Hanum semestinya berpijak pada politik negara.

"Dan juga menjaga marwah keluarga besar Amien Rais. Saya sangat menghormati Pak Amien Rais," ujar Ph.D dari Chalmers University of Technology ini.

Bagas pun mendukung apabila ada pihak yang melaporkan Hanum ke pihak kepolisian atas ucapannya di media sosial.

Selain untuk membuktikan ucapan Hanum, ia menilai pelaporan ini juga penting untuk pembelajaran masyarakat.

"Saya sangat setuju dengan ucapan Pak Amien Rais bahwa hukum di Indonesia ini tidak boleh tebang pilih harus adil. Siapapun itu, jika melakukan pelanggaran hukum, harus diproses hukum. Ini saatnya kita buktikan harapan besar pak Amien Rais," ujar dia.

Diberitakan, Hanum Rais dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Relawan Jam'iyyah Jokowi-Ma'ruf Amin, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Hanum Rais Dilaporkan, PAN Harap Twit yang Jadi Masalah Diklarifikasi

Hanum Rais dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan berita bohong terkait peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto pada Kamis (10/10/2019) melalui akun Twitter.

Twit Hanum Rais yang dimaksud itu berbunyi, 'Setingan agar dana deradikalisasi terus mengucur. Dia caper. Krn tdk bakal dipakai lg. Play victim. Mudah dibaca sbg plot. Diatas berbagai opini yg beredar terkait berita hits siang ini. Tdk banyak yg benar2 serius kenanggapi. Mgkn krn terlalu banyak hoax-framing yg selama ini terjadi'.

Meski demikian, laporan itu belum berbuah laporan polisi (LP). Pihak relawan disebut masih perlu melengkapi sejumlah dokumen sebagai alat bukti. 

 

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto mendapat serangan teror saat berada di Alun-Alun Menes, Pandeglang, Banten 10 Oktober 2019 lalu. Polisi pun sudah menangkap 2 pelaku yakni Syahril Alamsyah dan Fitri Andriana. Mereka diduga terpapar radikalisme dan terkait Jamaah Ansharut Daulah Bekasi. Insiden yang dialami Wiranto jadi perbincangan hangat di Twitter. Riset yang dilakukan Indonesia Indicator pada 10 hingga 13 oktober 2019 terdapat 93.320 percakapan di twitter terkait Wiranto. Percakapan tersebut direspons oleh 26.772 akun. Dari jumlah tersebut 93,7 persen adalah akun manusia. Ada berbagai narasi netizen atas insiden penusukan terhadap Wiranto. Data dari Indonesia Indicator berbagai narasi di Twitter diantaranya hasgtag lawan teroris. Hashtag wiranto ditusuk. Ada juga hashtag sinetron basi serta hashtag akatsuki. Peristiwa penyerangan yang dialami Menko Polhukam Wiranto mendapat ragam reaksi dari netizen. Dari yang bersimpati hingga ada pula yang mengomentari sinis. Lalu kenapa ada yang sinis? Apakah ini terkait jabatan politik Wiranto? Atau kesinisian ini sebagai pola agresivitas yang terpendam? Kita akan membahasnya bersama Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo Dan Plt Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu. #WirantoDiserang #Warganet #Twitter
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com