JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini menegaskan bahwa partainya akan tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Hal ini disampaikan Jazuli menanggapi pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto serta wacana merapatnya Gerindra ke pemerintah.
"PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Maruf Amin," kata Jazuli, Sabtu (12/10/2019).
Pada Pilpres 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra, PAN dan Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Bahkan Gerindra dan PKS juga konsisten menjadi partai oposisi selama lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Berbeda dengan Demokrat yang menempatkan diri sebagai penyeimbang dan PAN yang sempat bergabung ke pemerintah.
Baca juga: Wacana Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra Akui Ada Pro-Kontra di Akar Rumput
Jazuli menambahkan, PKS lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
PKS ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi.
"Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," kata Jazuli
Jazuli menambahkan, keberadaan PKS di luar pemerintahan bukan berarti PKS tak bisa berkontribusi langsung untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, PKS juga tetap memiliki kader yang menjadi pemimpin di daerah.
"Kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," kata Jazuli.
Baca juga: Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat
Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore kemarin, Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka.
Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan itu belum final.
"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.
Sementara Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.
Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.
Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.
"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.
Baca juga: Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.