Wasekjen: PAN Akan Berada di Luar Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan mengatakan, PAN siap berada di luar pemerintah.

Namun, berada di luar koalisi pemerintah bukan berarti PAN selalu berseberangan dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan Saleh menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jum'at (11/10/2019).

"PAN kelihatannya sudah menetapkan akan berada di luar pemerintahan. Itu bukan berarti PAN akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah," kata Saleh saat dihubungi wartawan, Sabtu (12/10/2019).

Baca juga: Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat

Saleh mengatakan, jika kebijakan dan program pemerintah sejalan dengan aspirasi rakyat, PAN pasti mendukung.

Namun, apabila kebijakan itu menyimpang dari keinginan rakyat, PAN akan mengoreksi dan mengingatkan pemerintah.

"Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang. Itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini," ujar dia. 

Saleh juga mengatakan, jika pertemuan Jokowi dan Prabowo hanya membahas kepentingan politik seperti pembentukan kabinet, tentu pertemuan itu kurang mendapat simpati dari masyarakat.

Kendati demikian, Saleh mengatakan, setiap partai berhak untuk menentukan arah politiknya.

Menurut dia, masyarakat dapat menilai partai mana yang bersungguh-sungguh berjuang membawa perubahan dan partai yang hanya mengejar capaian politik.

"Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata," pungkasnya.

Baca juga: Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore kemarin, Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun, pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara itu, Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.