Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil

Kompas.com - 12/10/2019, 16:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, peluang Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pemerintah tergantung komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebab, kata dia, meskipun Jokowi menjabat sebagai presiden, ia juga menjadi petugas partai di PDI-P.

"Karena betapapun Pak Jokowi itu adalah petugas partai dalam kacamata PDI-P. Jadi Pak Jokowi mesti komunikasi dengan Ibu Megawati untuk membuka pintu bagi parpol pada kontestasi itu berseberangan, termasuk dengan Gerindra, Demokrat," kata Ubedilah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Baca juga: Belum Ada Keputusan Gerindra, Kedatangan Prabowo Disebut untuk Penuhi Undangan

Ubedilah mengatakan, pengaruh Megawati terhadap Jokowi menjadi kuat karena Jokowi hanya kader partai.

Di lain pihak, hubungan Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih cair ketimbang hubungannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, ia menilai peluang Demokrat masih ke koalisi pemerintah lebih kecil ketimbang Gerindra.

"Sepertinya pintu Megawati sudah bisa dibukakan untuk Prabowo, tetapi Megawati belum bisa membuka ke Demokrat atau SBY. Itu adalah tanda bahwa PDI-P tidak menyetujui kalau Demokrat jadi kabinet sekarang. Kemungkinannya kecil karena pertimbangan politis itu jadi dominan untuk bisa membuka pintu untuk Partai Demokrat," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bertemu dengan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Seusai pertemuan, Jokowi menyampaikan hasil pertemuannya dengan SBY.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Jokowi mengakui, ia membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinet saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi kepada wartawan seusai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Jokowi pun bertemu Prabowo pada Jumat (11/10/2019). Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Jokowi, soal kemungkinan Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah belum final. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com