Prabowo: Susunan Pimpinan MPR Baik, Jangan Sampai Jadi Oligarki

Kompas.com - 12/10/2019, 06:15 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan seusai bertemu sembilan Pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan seusai bertemu sembilan Pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan agar jangan sampai terbentuk sistem oligarki di antara Pimpinan MPR RI.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu sembilan pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019) malam.

"Saya melihat ini susunan pimpinan MPR yang terbaik, mudah-mudahanan mereka memenuhi harapan rakyat. Harmoni, kerukunan, jangan sampai jadi oligarki," ujar Prabowo, seusai pertemuan.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka

Sistem oligarki merupakan sistem pemerintahan atau kekuasaan yang hanya dijalankan oleh kelompok tertentu.

Prabowo menekankan bahwa MPR harus bekerja untuk membela kepentingan rakyat.

Ia berharap sepuluh pimpinan MPR yang berasal dari sembilan fraksi partai politik dan satu kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mampu mewakili keinginan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semua harus berlomba bela kepentingan rakyat. Itu harapan saya, selamat bekerja. Mereka adalah putra putri terbaik bangsa, mereka mewakili dan membela rakyat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Prabowo Tegaskan Siap Bantu Pemerintah

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tertutup dari jurnalis. Hanya Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan yang tidak terlihat menghadiri pertemuan itu.

Pertemuan itu sendiri membahas sejumlah topik. Amendemen UUD 1945 demi menghidupkan haluan negara salah satunya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menuturkan bahwa Prabowo setuju dengan rencana amendemen UUD 1945.

"Pak Prabowo setuju dengan amendemen. Tentu Pak Prabowo menyerahkan teknisnya kepada teman-teman untuk dibahas," ujar Jazilul.

Prabowo, lanjut Jazilul, memberikan dua poin masukan terkait amendemen.Pertama, soal integrasi bangsa.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Jazilul mengatakan poin soal integrasi berangkat dari polemik referendum atau hak untuk menentukan nasib sendiri yang terjadi di Papua belum lama ini.

Kedua, terkait upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Prabowo menyampaikan strategi agar persentase pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai dua digit.

"Beliau memberikan contoh salah satunya adalah penguatan di sektor pemanfaatan tanah dan lahan-lahan pertanian," kata Jazilul. 

 

Kompas TV Usai memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk bertatap muka di Istana Merdeka, Prabowo Subianto mengungkapkan apa saja yang menjadi pembicaraan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara dengan Presiden Joko Widodo terkait ekonomi, pertahanan negara, kondisi politik dan keamanan. Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto mendukung gagasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kemudian Prabowo juga menyampaikan bahwa Gerindra siap membantu pemerintah jika diperlukan, Prabowo Subianto juga menegaskan tidak ada oposisi di Indonesia. Prabowo juga menyampaikan bahwa ia akan datang dalam pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019. #JokoWidodo #PrabowoSubianto #Koalisi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.