YLBHI: Kematian Akbar Alamsyah Harus Diungkap

Kompas.com - 11/10/2019, 21:33 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur saat memberikan keterangan pers terkait pengepungan kantor YLBHI oleh ratusan massa pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Isnur diwawancarai oleh sejumlah wartawan di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur saat memberikan keterangan pers terkait pengepungan kantor YLBHI oleh ratusan massa pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Isnur diwawancarai oleh sejumlah wartawan di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendesak kasus kematian Akbar Alamsyah yang tewas akibat terlibat demonstasi di Gedung DPR untuk diungkap.

Ketua Bidang YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, kematian Akbar mesti diungkap karena muncul kejanggalan terkait penyebab kematian Akbar.

"Hari ini kita menyaksikan ibunya histeris dan berteriak-teriak, misalnya di kasus Akbar disiksa, disiksa oleh siapa? Di mana? Ini penting jangan sampai kemudian kita menimbulkan pertanyaan," kata Isnur di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Kontras Siap Dukung Upaya Ungkap Kejanggalan Kematian Akbar Alamsyah


Isnur menuturkan, ada banyak kejanggalan dalam kasus kematian Akbar, salah satunya mengenai penyebab kematian yang disebut polisi akibat jatuh dari dinding pagar.

"Yang ditemukan di lapangan, ginjalnya hancur, tengkorak tempurung kepalanya remuk, ini bukan karena jatuh. Kalau jatuh yang luka pasti lehernya, bukan kepalanya," ujar dia.

Menurut Isnur, investigasi tersebut juga mesti melibatkan Ombudsman dan Komnas HAM.

Ia pun mengingatkan polisi untuk tidak melulu menyangkal temuan-temuan lembaga-lembaga lain.

Isnur juga menyampaikan, hasil investigasi itu pun perlu menjadi evaluasi bagi polisi dalam menangani aksi demonstrasi dan polisi tidak boleh segan menjatuhkan sanksi bagi anggotanya yang bersalah.

"Di kasus Kendari, kapolri mencopot kapolda dan kapolres. Pertanyaan penting, kenapa di Polda Metro tidak lakukan hal yang sama?" kata Isnur.

Baca juga: Kontras: Polri Tidak Transparan Ungkap Kasus Akbar Alamsyah, Pernyataan Berubah-ubah

Menurut Isnur, Kapolri Jenderal (Polisi) Tito Karnavian juga perlu melakukan evaluasi yang sama penanganan unjuk rasa di wilayah Jabodetabek.

Diberitakan, Akbar mengembuskan napas terakhirnya di RSPAD pada Kamis (10/10/2019). Ia meninggal setelah dirawat usai menderita luka-luka pasca aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X