YLBHI: Kematian Akbar Alamsyah Harus Diungkap

Kompas.com - 11/10/2019, 21:33 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur saat memberikan keterangan pers terkait pengepungan kantor YLBHI oleh ratusan massa pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Isnur diwawancarai oleh sejumlah wartawan di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur saat memberikan keterangan pers terkait pengepungan kantor YLBHI oleh ratusan massa pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Isnur diwawancarai oleh sejumlah wartawan di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendesak kasus kematian Akbar Alamsyah yang tewas akibat terlibat demonstasi di Gedung DPR untuk diungkap.

Ketua Bidang YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, kematian Akbar mesti diungkap karena muncul kejanggalan terkait penyebab kematian Akbar.

"Hari ini kita menyaksikan ibunya histeris dan berteriak-teriak, misalnya di kasus Akbar disiksa, disiksa oleh siapa? Di mana? Ini penting jangan sampai kemudian kita menimbulkan pertanyaan," kata Isnur di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Kontras Siap Dukung Upaya Ungkap Kejanggalan Kematian Akbar Alamsyah

Isnur menuturkan, ada banyak kejanggalan dalam kasus kematian Akbar, salah satunya mengenai penyebab kematian yang disebut polisi akibat jatuh dari dinding pagar.

"Yang ditemukan di lapangan, ginjalnya hancur, tengkorak tempurung kepalanya remuk, ini bukan karena jatuh. Kalau jatuh yang luka pasti lehernya, bukan kepalanya," ujar dia.

Menurut Isnur, investigasi tersebut juga mesti melibatkan Ombudsman dan Komnas HAM.

Ia pun mengingatkan polisi untuk tidak melulu menyangkal temuan-temuan lembaga-lembaga lain.

Isnur juga menyampaikan, hasil investigasi itu pun perlu menjadi evaluasi bagi polisi dalam menangani aksi demonstrasi dan polisi tidak boleh segan menjatuhkan sanksi bagi anggotanya yang bersalah.

"Di kasus Kendari, kapolri mencopot kapolda dan kapolres. Pertanyaan penting, kenapa di Polda Metro tidak lakukan hal yang sama?" kata Isnur.

Baca juga: Kontras: Polri Tidak Transparan Ungkap Kasus Akbar Alamsyah, Pernyataan Berubah-ubah

Menurut Isnur, Kapolri Jenderal (Polisi) Tito Karnavian juga perlu melakukan evaluasi yang sama penanganan unjuk rasa di wilayah Jabodetabek.

Diberitakan, Akbar mengembuskan napas terakhirnya di RSPAD pada Kamis (10/10/2019). Ia meninggal setelah dirawat usai menderita luka-luka pasca aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X