Wacana Gerindra Masuk Kabinet Jokowi Dinilai Berbahaya Bagi Demokrasi

Kompas.com - 11/10/2019, 21:31 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyayangkan apabila Partai Gerindra justru bergabung ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Apabila Gerindra menjadi partai koalisi partai politik pendukung pemerintah, kata Adi, maka hal itu akan membahayakan demokrasi.

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi. Padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat," kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).

"Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka enggak suka. Bukan PKS, bukan PAN, bukan Demokrat. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu, tentu akan jadi lelucon," lanjut dia.

Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi dari Pertemuan dengan SBY dan Prabowo...

Adi juga tak membayangkan jika Gerindra yang selama ini kritis kepada pemerintah setiap harinya, namun ke depan justru akan memuji-muji Jokowi.

Adi menilai, yang akan menjadi korban adalah rakyat. Sebab, selama Pilpres 2019 kemarin, rakyat terbelah karena membela Jokowi dan Prabowo yang bersaing sengit. Namun setelah kompetisi, justru dua kompetitor ini berpelukan mesra dan bagi-bagi kekuasaan.

"Agak sedikit aneh aja politik kita ini. Kemarin berantem ekstrim pendapatnya sampai terbelah, tiba-tiba saling berangkulan di kabinet. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada rakyat kalau begini model poltiik kita," tegas Adi.

"Itu artinya politik kita selama ini gincu saja bahwa perbedaan dan konfrontasi itu hanya sebatas konsumsi publik saja. Tapi kasihan rakyat yang sampai sekarang belum banyak yang move on".

"Karena kasian rakyatnya. Dibelah, seakan memang terjadi friksi, tapi nyatanya elite landai-landai saja seakan tak terjadi apa-apa," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore tadi, Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan. Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo. 

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Nasional
Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Nasional
KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X