Kompas.com - 11/10/2019, 21:31 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyayangkan apabila Partai Gerindra justru bergabung ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Apabila Gerindra menjadi partai koalisi partai politik pendukung pemerintah, kata Adi, maka hal itu akan membahayakan demokrasi.

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi. Padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat," kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).

"Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka enggak suka. Bukan PKS, bukan PAN, bukan Demokrat. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu, tentu akan jadi lelucon," lanjut dia.

Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi dari Pertemuan dengan SBY dan Prabowo...

Adi juga tak membayangkan jika Gerindra yang selama ini kritis kepada pemerintah setiap harinya, namun ke depan justru akan memuji-muji Jokowi.

Adi menilai, yang akan menjadi korban adalah rakyat. Sebab, selama Pilpres 2019 kemarin, rakyat terbelah karena membela Jokowi dan Prabowo yang bersaing sengit. Namun setelah kompetisi, justru dua kompetitor ini berpelukan mesra dan bagi-bagi kekuasaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Agak sedikit aneh aja politik kita ini. Kemarin berantem ekstrim pendapatnya sampai terbelah, tiba-tiba saling berangkulan di kabinet. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada rakyat kalau begini model poltiik kita," tegas Adi.

"Itu artinya politik kita selama ini gincu saja bahwa perbedaan dan konfrontasi itu hanya sebatas konsumsi publik saja. Tapi kasihan rakyat yang sampai sekarang belum banyak yang move on".

"Karena kasian rakyatnya. Dibelah, seakan memang terjadi friksi, tapi nyatanya elite landai-landai saja seakan tak terjadi apa-apa," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore tadi, Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan. Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo. 

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X