Kasus Penusukan Wiranto, Demokrat Minta Fungsi Intelijen Dipertajam

Kompas.com - 11/10/2019, 21:28 WIB
Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri) turun dari mobil sebelum diserang orang tak dikenal dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Wiranto menderita luka dua tusukan di bagian perut dan polisi mengamankan dua tersangka suami istri Syahril dan Fitri Andriana yang diduga terpapar jaringan ISIS. ANTARA FOTO/HANDOUTMenko Polhukam Wiranto (kedua kiri) turun dari mobil sebelum diserang orang tak dikenal dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Wiranto menderita luka dua tusukan di bagian perut dan polisi mengamankan dua tersangka suami istri Syahril dan Fitri Andriana yang diduga terpapar jaringan ISIS.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Mulyadi meminta pemerintah meningkatkan peran dan fungsi intelijen setelah penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Pemerintah harus meningkatkan ketajaman fungsi intelijen dalam mengantisipasi pergerakan teroris atau pihak-pihak yang terpapar radikalisme yang ingin mengacaukan keamanan nasional, terutama menjelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober nanti," kata Mulyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2019).

Mulyadi menilai, penusukan terhadap Wiranto dapat memberikan persepsi rasa tidak aman kepada masyarakat.

Baca juga: Selain Jenguk Wiranto, Prabowo Besuk Kivlan Zen


 

Sebab, begitu beraninya pelaku di tempat terbuka dan banyak orang menyerang pejabat setingkat menteri koordinator. 

"Seharusnya penyerangan terhadap Wiranto bisa lebih diwaspadai oleh pengawal, karena Kapolri pernah menyampaikan bahwa Wiranto adalah salah satu target pembunuhan," ucap dia.

Mantan anggota komisi hukum DPR ini menilai, aparat hukum harus dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari pelaku penyerang Wiranto yang ditenggarai bagian dari jaringan JAD Bekasi.

Ia menilai, sebenarnya pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap jaringan teroris.

Bahkan, dalam rangka meluruskan paham yang salah tersebut, BNPT telah melakukan program deradikalisasi dengan berbagai metode, sehingga sudah banyak juga yang sadar.

"Namun, meningkatnya suhu politik akhir-akhir ini, di antaranya ditandai dengan terjadinya demo-demo diberbagai daerah, bisa saja dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk memancing di air keruh, dengan tujuan agar situasi politik keamanan menjadi tidak stabil," kata dia.

Baca juga: Terkait Penusukan Wiranto, Prabowo: Saya Mengutuk Segala Bentuk Terorisme

Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat ini juga menyampaikan, informasi informal yang begitu mudah dan cepatnya diperoleh masyarakat melalui media sosialmerupakan tantangan terberat pemerintah kedepan.

Sebab, informasi yang salah bisa menimbulkan rasa kebencian yang mendalam.

"Serta dapat memprovokasi pihak-pihak tertentu yang punya pengetahuan terbatas dan berpendidikan rendah untuk melakukan tindakan-tindakam ekstrim dan irasional,' ujar dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X