Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Penusukan Wiranto, Demokrat Minta Fungsi Intelijen Dipertajam

Kompas.com - 11/10/2019, 21:28 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Mulyadi meminta pemerintah meningkatkan peran dan fungsi intelijen setelah penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Pemerintah harus meningkatkan ketajaman fungsi intelijen dalam mengantisipasi pergerakan teroris atau pihak-pihak yang terpapar radikalisme yang ingin mengacaukan keamanan nasional, terutama menjelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober nanti," kata Mulyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2019).

Mulyadi menilai, penusukan terhadap Wiranto dapat memberikan persepsi rasa tidak aman kepada masyarakat.

Baca juga: Selain Jenguk Wiranto, Prabowo Besuk Kivlan Zen

 

Sebab, begitu beraninya pelaku di tempat terbuka dan banyak orang menyerang pejabat setingkat menteri koordinator. 

"Seharusnya penyerangan terhadap Wiranto bisa lebih diwaspadai oleh pengawal, karena Kapolri pernah menyampaikan bahwa Wiranto adalah salah satu target pembunuhan," ucap dia.

Mantan anggota komisi hukum DPR ini menilai, aparat hukum harus dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari pelaku penyerang Wiranto yang ditenggarai bagian dari jaringan JAD Bekasi.

Ia menilai, sebenarnya pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap jaringan teroris.

Bahkan, dalam rangka meluruskan paham yang salah tersebut, BNPT telah melakukan program deradikalisasi dengan berbagai metode, sehingga sudah banyak juga yang sadar.

"Namun, meningkatnya suhu politik akhir-akhir ini, di antaranya ditandai dengan terjadinya demo-demo diberbagai daerah, bisa saja dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk memancing di air keruh, dengan tujuan agar situasi politik keamanan menjadi tidak stabil," kata dia.

Baca juga: Terkait Penusukan Wiranto, Prabowo: Saya Mengutuk Segala Bentuk Terorisme

Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat ini juga menyampaikan, informasi informal yang begitu mudah dan cepatnya diperoleh masyarakat melalui media sosialmerupakan tantangan terberat pemerintah kedepan.

Sebab, informasi yang salah bisa menimbulkan rasa kebencian yang mendalam.

"Serta dapat memprovokasi pihak-pihak tertentu yang punya pengetahuan terbatas dan berpendidikan rendah untuk melakukan tindakan-tindakam ekstrim dan irasional,' ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com