Kasus Penusukan Wiranto, Demokrat Minta Fungsi Intelijen Dipertajam

Kompas.com - 11/10/2019, 21:28 WIB
Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri) turun dari mobil sebelum diserang orang tak dikenal dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Wiranto menderita luka dua tusukan di bagian perut dan polisi mengamankan dua tersangka suami istri Syahril dan Fitri Andriana yang diduga terpapar jaringan ISIS. ANTARA FOTO/HANDOUTMenko Polhukam Wiranto (kedua kiri) turun dari mobil sebelum diserang orang tak dikenal dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Wiranto menderita luka dua tusukan di bagian perut dan polisi mengamankan dua tersangka suami istri Syahril dan Fitri Andriana yang diduga terpapar jaringan ISIS.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Mulyadi meminta pemerintah meningkatkan peran dan fungsi intelijen setelah penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Pemerintah harus meningkatkan ketajaman fungsi intelijen dalam mengantisipasi pergerakan teroris atau pihak-pihak yang terpapar radikalisme yang ingin mengacaukan keamanan nasional, terutama menjelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober nanti," kata Mulyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2019).

Mulyadi menilai, penusukan terhadap Wiranto dapat memberikan persepsi rasa tidak aman kepada masyarakat.

Baca juga: Selain Jenguk Wiranto, Prabowo Besuk Kivlan Zen

 

Sebab, begitu beraninya pelaku di tempat terbuka dan banyak orang menyerang pejabat setingkat menteri koordinator. 

"Seharusnya penyerangan terhadap Wiranto bisa lebih diwaspadai oleh pengawal, karena Kapolri pernah menyampaikan bahwa Wiranto adalah salah satu target pembunuhan," ucap dia.

Mantan anggota komisi hukum DPR ini menilai, aparat hukum harus dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari pelaku penyerang Wiranto yang ditenggarai bagian dari jaringan JAD Bekasi.

Ia menilai, sebenarnya pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap jaringan teroris.

Bahkan, dalam rangka meluruskan paham yang salah tersebut, BNPT telah melakukan program deradikalisasi dengan berbagai metode, sehingga sudah banyak juga yang sadar.

"Namun, meningkatnya suhu politik akhir-akhir ini, di antaranya ditandai dengan terjadinya demo-demo diberbagai daerah, bisa saja dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk memancing di air keruh, dengan tujuan agar situasi politik keamanan menjadi tidak stabil," kata dia.

Baca juga: Terkait Penusukan Wiranto, Prabowo: Saya Mengutuk Segala Bentuk Terorisme

Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat ini juga menyampaikan, informasi informal yang begitu mudah dan cepatnya diperoleh masyarakat melalui media sosialmerupakan tantangan terberat pemerintah kedepan.

Sebab, informasi yang salah bisa menimbulkan rasa kebencian yang mendalam.

"Serta dapat memprovokasi pihak-pihak tertentu yang punya pengetahuan terbatas dan berpendidikan rendah untuk melakukan tindakan-tindakam ekstrim dan irasional,' ujar dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X