Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Enggak Bagus AHY Pakai Cara Instan demi Raih Jabatan Publik

Kompas.com - 11/10/2019, 19:09 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan, sebaiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan jabatan publik.

Hal tersebut, menurut Hendri, perlu diutarakan. Sebab, di internal Partai Demokrat, AHY dinilai cukup mudah menjabat sebagai wakil ketua umum.

"Saran buat AHY sendiri, ya enggak bagus kalau kemudian dia mengikuti cara-cara yang instan dalam mendapatkan jabatan publik ke depannya. Ini mengingatkan saja karena kan cepat sekali AHY kini jadi Waketum Demokrat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: AHY Jabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat

Hendri mengakui, karena berada di lingkup partai, terpilihnya AHY sebagai Waketum Demokrat adalah hak prerogatif partai.

Meski demikian, semestinya cara tersebut tidak dilakukan AHY apabila hendak mendapatkan jabatan publik.

"AHY juga kan memang mau tidak mau kita harus sebut dia anak emasnya SBY. Tapi, ketika mengincar jabatan publik, treatment-nya beda lagi, harus berjenjang dulu, misalnya ikut Pilkada 2020. Alangkah baiknya kemampuan dilatih dulu secara berjenjang," ujar Hendri.

Ia menyarankan, jika AHY memang diproyeksikan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024, sebaiknya lewat pengalaman berjenjang saat menjadi pejabat publik.

Baca juga: AHY: Wejangan Habibie Harus Kita Ingat dan Wujudkan...

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, AHY kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Betul (AHY jadi waketum)," kata Amir saat dihubungi wartawan, Kamis (10/10) .

Amir mengatakan, alasan AHY menjabat sebagai waketum karena jabatan sebelumnya yaitu Komandan Kogasma Partai Demokrat tidak ada di struktur partai.

"Kalau Kogasma itu kan memang tidak ada. Belum ada di dalam anggaran dasar ya dan Kogasma waktu itu Kogasma predikat itu adalah pada waktu kegiatan di pemilu kalau enggak salah itu," ujar dia. 

 

Kompas TV Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pelaku perempuan mencoba menyerang polisi dengan senjata tajam jenis kunai. Kunai akan sangat sulit dilepas jika sudah dalam genggaman karena terdapat lubang untuk menahan senjata dengan jari. Berikut pernyataan Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. #Wiranto #WirantoDitusuk #Kunai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com