Pengamat: Enggak Bagus AHY Pakai Cara Instan demi Raih Jabatan Publik

Kompas.com - 11/10/2019, 19:09 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan, sebaiknya Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) tidak menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan jabatan publik.

Hal tersebut, menurut Hendri, perlu diutarakan. Sebab, di internal Partai Demokrat, AHY dinilai cukup mudah menjabat sebagai wakil ketua umum.

"Saran buat AHY sendiri, ya enggak bagus kalau kemudian dia mengikuti cara-cara yang instan dalam mendapatkan jabatan publik ke depannya. Ini mengingatkan saja karena kan cepat sekali AHY kini jadi Waketum Demokrat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: AHY Jabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat


Hendri mengakui, karena berada di lingkup partai, terpilihnya AHY sebagai Waketum Demokrat adalah hak prerogatif partai.

Meski demikian, semestinya cara tersebut tidak dilakukan AHY apabila hendak mendapatkan jabatan publik.

"AHY juga kan memang mau tidak mau kita harus sebut dia anak emasnya SBY. Tapi, ketika mengincar jabatan publik, treatment-nya beda lagi, harus berjenjang dulu, misalnya ikut Pilkada 2020. Alangkah baiknya kemampuan dilatih dulu secara berjenjang," ujar Hendri.

Ia menyarankan, jika AHY memang diproyeksikan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024, sebaiknya lewat pengalaman berjenjang saat menjadi pejabat publik.

Baca juga: AHY: Wejangan Habibie Harus Kita Ingat dan Wujudkan...

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, AHY kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Betul (AHY jadi waketum)," kata Amir saat dihubungi wartawan, Kamis (10/10) .

Amir mengatakan, alasan AHY menjabat sebagai waketum karena jabatan sebelumnya yaitu Komandan Kogasma Partai Demokrat tidak ada di struktur partai.

"Kalau Kogasma itu kan memang tidak ada. Belum ada di dalam anggaran dasar ya dan Kogasma waktu itu Kogasma predikat itu adalah pada waktu kegiatan di pemilu kalau enggak salah itu," ujar dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X