Pengamat: Enggak Bagus AHY Pakai Cara Instan demi Raih Jabatan Publik

Kompas.com - 11/10/2019, 19:09 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan, sebaiknya Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) tidak menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan jabatan publik.

Hal tersebut, menurut Hendri, perlu diutarakan. Sebab, di internal Partai Demokrat, AHY dinilai cukup mudah menjabat sebagai wakil ketua umum.

"Saran buat AHY sendiri, ya enggak bagus kalau kemudian dia mengikuti cara-cara yang instan dalam mendapatkan jabatan publik ke depannya. Ini mengingatkan saja karena kan cepat sekali AHY kini jadi Waketum Demokrat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: AHY Jabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat

Hendri mengakui, karena berada di lingkup partai, terpilihnya AHY sebagai Waketum Demokrat adalah hak prerogatif partai.

Meski demikian, semestinya cara tersebut tidak dilakukan AHY apabila hendak mendapatkan jabatan publik.

"AHY juga kan memang mau tidak mau kita harus sebut dia anak emasnya SBY. Tapi, ketika mengincar jabatan publik, treatment-nya beda lagi, harus berjenjang dulu, misalnya ikut Pilkada 2020. Alangkah baiknya kemampuan dilatih dulu secara berjenjang," ujar Hendri.

Ia menyarankan, jika AHY memang diproyeksikan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024, sebaiknya lewat pengalaman berjenjang saat menjadi pejabat publik.

Baca juga: AHY: Wejangan Habibie Harus Kita Ingat dan Wujudkan...

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, AHY kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Betul (AHY jadi waketum)," kata Amir saat dihubungi wartawan, Kamis (10/10) .

Amir mengatakan, alasan AHY menjabat sebagai waketum karena jabatan sebelumnya yaitu Komandan Kogasma Partai Demokrat tidak ada di struktur partai.

"Kalau Kogasma itu kan memang tidak ada. Belum ada di dalam anggaran dasar ya dan Kogasma waktu itu Kogasma predikat itu adalah pada waktu kegiatan di pemilu kalau enggak salah itu," ujar dia. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X