Menurut Arteria, Sejumlah Poin UU Hasil Revisi Ini Justru Perkuat KPK

Kompas.com - 11/10/2019, 18:57 WIB
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPolitikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menilai, sejumlah poin UU KPK hasil revisi justru memperkuat lembaga antirasuah itu.

Ia membantah anggapan bahwa UU KPK hasil revisi bersifat melemahkan.

Arteria pun mengutarkan sejumlah poin yang dianggap melemahkan, tetapi baginya menguatkan atau memperbaiki kinerja KPK, misalnya, soal kewenangan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

"Soal SP3, ada sejumlah poin, untuk masalah fairness, masalah kecermatan. Enggak usah orang ditersangkakan dulu kalau enggak yakin. Kemudian, masalah kepastian hukum, orang enggak bisa jadi tersangka sampai 6 tahun, wah kalau saya mengalami begitu, waduh," kata Arteria dalam diskusi bertajuk Mengukur Sepak Terjang KPK di Kopi Politik, Jakarta, Jumat (11/10/2019).


Baca juga: Arteria Dahlan: Typo UU KPK Disebabkan Human Error, Enggak Sengaja...

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU KPK hasil revisi, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

"Kami ini salah enggak sih? Kita kasih batasan durasi. Kalau lewat itu seketika satu detik lewat itu, ditemukan alat bukti baru ya tersangkakan lagi. Enggak papa kan. Kan bisa? Apa beratnya?" ujar Arteria.

Kemudian, mengenai ketentuan soal penyadapan, harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas.

Arteria mengaku pernah berkunjung ke suatu negara yang izin penyadapannya cukup ekstrem.

"Ada penyadapan di suatu negara yang bisa dikatakan caranya ekstrem, dikasih tahu, Mas nanti anda saya sadap, terhitung sejak hari ini. Ada negara yang begitu. Dia ngasih tahu dulu. Inilah fungsi pencegahan, agar si koruptor ini tidak melakukan perbuatan korup lagi," kata Arteria.

Ia juga menilai, KPK tak bisa terus-menerus berorientasi pada upaya penangkapan orang.

"Nah kemudian harus notifikasi, lapor ya. Dulu kita opsinya ke hakim pengadilan, KPK-nya bilang takut bocorlah apalah. Kekhawatiran mereka aja itu. Kok enggak mau diawasin?" kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X