Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Kompas.com - 11/10/2019, 18:17 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah Jokowi untuk meminta dukungan tanpa syarat.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung pada Jumat (11/10/2019) di Istana Merdeka, Jakarta, sedangkan pertemuan Jokowi dan SBY terjadi pada Kamis (10/10/2019).

"Saya melihatnya kemungkinan kader Prabowo dan SBY yang akan masuk kabinet Jokowi sangat tipis. Maka, kemungkinan besar mereka dipanggil untuk tetap mendukung (pemerintah), tetapi tanpa syarat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat.

Ia menduga, tak ada kader dari Gerindra dan Demokrat yang akan masuk kabinet periode 2019-2024.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka...

 

Kendati demikian, menurut Hendri, bisa saja ada calon menteri yang berlatar belakang profesional tetapi terafiliasi dengan salah satu partai tersebut.

"Bisa saja ada menteri profesional yang terafiliasi dengan Prabowo atau SBY, mungkin saja ada," ucap dia. 

Di sisi lain, seperti diungkapkan Hendri, pertemuan dengan Prabowo dan SBY juga jadi wadah bagi Jokowi untuk konsultasi soal masalah terkini, seperti polemik revisi UU KPK beserta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang masih jadi polemik dan pemindahan ibu kota.

"Tentang pemindahan ibu kota dan Perppu KPK, Pak Jokowi memang perlu konsultasi dengan mereka. Itu langkah strategis bicara dengan Prabowo dan SBY," ucap dia. 

Prabowo mengaku siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika memang dibutuhkan.

Meski begitu, menurut Prabowo, Partai Gerindra juga tidak masalah jika memang harus berada di luar pemerintahan.

Hal ini diungkap Prabowo Subianto seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019) sore.

"Jika tidak masuk kabinet, kami akan loyal di luar sebagai check and balances, sebagai penyeimbang," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Sementara itu, dengan SBY, Jokowi mengakui turut membahas peluang Demokrat bergabung ke kabinet di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, belum ada nama-nama menteri yang diusulkan SBY, termasuk saat ditanya apakah SBY mengajukan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono, Jokowi juga menjawab belum.

"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com