Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Kompas.com - 11/10/2019, 18:17 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah Jokowi untuk meminta dukungan tanpa syarat.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung pada Jumat (11/10/2019) di Istana Merdeka, Jakarta, sedangkan pertemuan Jokowi dan SBY terjadi pada Kamis (10/10/2019).

"Saya melihatnya kemungkinan kader Prabowo dan SBY yang akan masuk kabinet Jokowi sangat tipis. Maka, kemungkinan besar mereka dipanggil untuk tetap mendukung (pemerintah), tetapi tanpa syarat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat.

Ia menduga, tak ada kader dari Gerindra dan Demokrat yang akan masuk kabinet periode 2019-2024.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka...

 

Kendati demikian, menurut Hendri, bisa saja ada calon menteri yang berlatar belakang profesional tetapi terafiliasi dengan salah satu partai tersebut.

"Bisa saja ada menteri profesional yang terafiliasi dengan Prabowo atau SBY, mungkin saja ada," ucap dia. 

Di sisi lain, seperti diungkapkan Hendri, pertemuan dengan Prabowo dan SBY juga jadi wadah bagi Jokowi untuk konsultasi soal masalah terkini, seperti polemik revisi UU KPK beserta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang masih jadi polemik dan pemindahan ibu kota.

"Tentang pemindahan ibu kota dan Perppu KPK, Pak Jokowi memang perlu konsultasi dengan mereka. Itu langkah strategis bicara dengan Prabowo dan SBY," ucap dia. 

Prabowo mengaku siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika memang dibutuhkan.

Meski begitu, menurut Prabowo, Partai Gerindra juga tidak masalah jika memang harus berada di luar pemerintahan.

Hal ini diungkap Prabowo Subianto seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019) sore.

"Jika tidak masuk kabinet, kami akan loyal di luar sebagai check and balances, sebagai penyeimbang," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Sementara itu, dengan SBY, Jokowi mengakui turut membahas peluang Demokrat bergabung ke kabinet di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, belum ada nama-nama menteri yang diusulkan SBY, termasuk saat ditanya apakah SBY mengajukan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono, Jokowi juga menjawab belum.

"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X