Politisi PDI-P dan PKB Sebut Pintu Terbuka untuk Partai Baru di Koalisi Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai baru yang ingin bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, menurut Basarah, keputusan apakah ada partai baru yang akan masuk dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, hal itu merupakan keputusan politik Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Basarah menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Kamis (10/10/2019).

"Negara yang besar ini harus dikelola secara bersama, sehingga sikap kita membuka diri terhadap kerja sama itu (partai baru masuk koalisi)," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (11/10/2019).

"Tetapi sekali lagi keputusan politiknya ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Kita tunggu keputusan Jokowi," kata Basarah.

Baca juga: Waketum Gerinda: Tak Mudah bagi Pak Prabowo Putuskan Koalisi atau Oposisi

Basarah mengatakan, partai politik tidak memiliki wewenang untuk menolak atau menerima seseorang di kabinet.

Jika Presiden Jokowi menghendaki seseorang untuk menjadi menteri, maka itu wewenangnya, termasuk jika orang itu kader partai politik dari luar pengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Karena kalau dalam bentuk kerja samanya adalah di kabinet, maka wewenang prerogatif itu ada di tangan Jokowi," ujarnya.

Basarah mengatakan, sebelum Jokowi mengumumkan susunan kabinet, ada kemungkinan ia akan menggelar pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai koalisi maupun pimpinan partai di luar koalisi.

"Setelah dilantik pada 20 (Oktober) besok. Beliau akan bertemu dengan ketum-ketum parpol baik parpol koalisi dan ketum di luar pendukung," tutur Basarah.

Baca juga: Mengalah Dalam Perebutan Ketua MPR, Gerindra Gabung Koalisi Jokowi?

Sementara itu, Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika Partai Gerindra dan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintah.

Sama seperti Basarah, Maman mengatakan, hal itu adalah hak prerogatif Presiden.

"Menurut saya tidak ya. Saya rasa Demokrat lalu Gerindra atau apa pun. Dan ini adalah hak prerogatif Presiden," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (11/10/2019).

Kendati demikian, Maman mengatakan, partai baru yang ingin bergabung harus betul-betul bekerja untuk rakyat.

Baca juga: DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Selain itu, kata dia partai tersebut tidak boleh melakukan manuver untuk mengganggu Jokowi-Ma'ruf dalam menyelesaikan janji-janjinya selama lima tahun ke depan.

"Tidak boleh ada manuver yang mengganggu janji janji Jokowi-Maruf," ujar Maman.

"Jangan sampai nanti terganggu, karena dia (partai baru) sudah masuk tiba-tiba mengganggu Nawacita jilid II yang kami janjikan kepada masyarakat," ujar Maman.

Maman mengingatkan, partai baru yang ingin bergabung harus berkomitmen dan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai sendiri.

"Jangan sampai ada kasus seperti satu partai yang Pilpres musuhan sudah begitu masuk (koalisi pemerintah) di dalamnya, lalu keluar lagi," kata dia,