Kedepankan Upaya Dialogis dan Konsitusional untuk Atasi Polemik Negara

Kompas.com - 11/10/2019, 15:06 WIB
Seorang anggota Polisi wanita bermain dengan siswa SD Triesa Unggul Terpadu di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (9/10/2019). Aktivitas di sejumlah sekolah Kota Wamena masih berfokus pada pemulihan trauma pada siswa pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSeorang anggota Polisi wanita bermain dengan siswa SD Triesa Unggul Terpadu di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (9/10/2019). Aktivitas di sejumlah sekolah Kota Wamena masih berfokus pada pemulihan trauma pada siswa pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para relawan yang tergabung dalam komunitas Eropa Tetap Jokowi (ETJ) di 20 negara di Eropa mendorong cara-cara dialogis dan konstitusional dalam menyelesaikan beragam polemik di Tanah Air belakangan ini.

Melalui keterangan pers yang disampaikan kepada Kompas.com, ETJ menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi di Tanah Air belakangan ini.

ETJ menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam peristiwa kerusuhan di wilayah Papua dan demonstrasi terkait polemik pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.

"Mengharapkan semua pihak untuk tenang, menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan pendekatan-pendekatan dialogis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara konstitusional," demikian pernyataan ETJ yang ditandatangani oleh Sekretariat Bersama ETJ.


Untuk mengatasi hal itu, ETJ mendesak pemerintah melakukan investigasi untuk mengungkap peristiwa-peristiwa serta memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban bagi warga.

ETJ juga mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo dalam menangani masalah-masalah tersebut, termasuk menunda pengesahan beberapa RUU yang dianggap bermasalah serta membuka ruang dialog dengan tokoh nasional dan mahasiswa.

Kritik disampaikan terhadap DPR yang terkesan "kejar tayang" untuk mengesahkan sejumlah RUU yang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. DPR diminta membuka akses partisipasi bagi publik dalam proses penyempuranaan RUU.

ETJ mengecam pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana, termasuk menyebarkan disinformasi di media sosial yang bertentangan dengan prinsip dan etika transparansi dan akuntabilitas.

Khusus mengenai polemik revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, relawan ETJ mendorong Presiden Jokowi untuk tetap serius dalam penanganan dan pemberantasan korupsi, dengan memperkuat KPK agar lebih akuntabel, efektif, profesional dan independen.

ETJ juga mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog-dialog perdamaian, pendekatan kultural dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Meminta Polri untuk memperbaiki prosedur dan tata kelola internal guna mencegah kesalahan identifikasi dan salah tangkap atas aktivis HAM dan lingkungan," sebut ETJ.

Para relawan juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia sesuai mandat reformasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X