Kedepankan Upaya Dialogis dan Konsitusional untuk Atasi Polemik Negara

Kompas.com - 11/10/2019, 15:06 WIB
Seorang anggota Polisi wanita bermain dengan siswa SD Triesa Unggul Terpadu di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (9/10/2019). Aktivitas di sejumlah sekolah Kota Wamena masih berfokus pada pemulihan trauma pada siswa pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSeorang anggota Polisi wanita bermain dengan siswa SD Triesa Unggul Terpadu di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (9/10/2019). Aktivitas di sejumlah sekolah Kota Wamena masih berfokus pada pemulihan trauma pada siswa pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para relawan yang tergabung dalam komunitas Eropa Tetap Jokowi (ETJ) di 20 negara di Eropa mendorong cara-cara dialogis dan konstitusional dalam menyelesaikan beragam polemik di Tanah Air belakangan ini.

Melalui keterangan pers yang disampaikan kepada Kompas.com, ETJ menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi di Tanah Air belakangan ini.

ETJ menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam peristiwa kerusuhan di wilayah Papua dan demonstrasi terkait polemik pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.

"Mengharapkan semua pihak untuk tenang, menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan pendekatan-pendekatan dialogis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara konstitusional," demikian pernyataan ETJ yang ditandatangani oleh Sekretariat Bersama ETJ.

Untuk mengatasi hal itu, ETJ mendesak pemerintah melakukan investigasi untuk mengungkap peristiwa-peristiwa serta memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban bagi warga.

ETJ juga mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo dalam menangani masalah-masalah tersebut, termasuk menunda pengesahan beberapa RUU yang dianggap bermasalah serta membuka ruang dialog dengan tokoh nasional dan mahasiswa.

Kritik disampaikan terhadap DPR yang terkesan "kejar tayang" untuk mengesahkan sejumlah RUU yang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. DPR diminta membuka akses partisipasi bagi publik dalam proses penyempuranaan RUU.

ETJ mengecam pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana, termasuk menyebarkan disinformasi di media sosial yang bertentangan dengan prinsip dan etika transparansi dan akuntabilitas.

Khusus mengenai polemik revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, relawan ETJ mendorong Presiden Jokowi untuk tetap serius dalam penanganan dan pemberantasan korupsi, dengan memperkuat KPK agar lebih akuntabel, efektif, profesional dan independen.

ETJ juga mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog-dialog perdamaian, pendekatan kultural dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Meminta Polri untuk memperbaiki prosedur dan tata kelola internal guna mencegah kesalahan identifikasi dan salah tangkap atas aktivis HAM dan lingkungan," sebut ETJ.

Para relawan juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia sesuai mandat reformasi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Nasional
Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X