JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2019) siang.
Presiden keenam RI itu diterima Jokowi di ruang Garuda, Istana Merdeka.
SBY mengenakan kemeja batik coklat, sementara Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang andalannya.
Saat media diberi kesempatan untuk mengambil gambar, keduanya tengah tampak berbincang serius. Namun, tak terdengar apa yang dibicarakan SBY dengan Jokowi.
Baca juga: SBY Temui Presiden Jokowi di Istana
Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam. Seusai pertemuan, SBY langsung meninggalkan Istana.
Presiden Jokowi mengantarnya sampai ke teras samping Istana Merdeka. Di sana, mobil golf sudah menunggu untuk mengantar SBY menuju kendaraannya.
Setelah itu, Jokowi kembali masuk Istana dan memberikan keterangan kepada media seorang diri. Ia menyebut pertemuan dengan SBY sudah dirancang sejak lama.
"Ini saya dengan Pak SBY sudah janjian lama, tapi belum pas waktunya dan hari ini, alhamdulillah pas waktunya dan ketemu," kata Jokowi.
Jokowi mengaku membahas situasi politik terkini dengan SBY. Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun, belum ada titik temu di antara kedua pihak.
"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.
Baca juga: Bertemu SBY, Jokowi Akui Bahas Peluang Demokrat Masuk Kabinet
Jokowi menambahkan, belum ada nama-nama menteri yang diusulkan oleh SBY. Ini termasuk saat ditanya apakah SBY mengajukan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono, Jokowi juga menjawab belum.
"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," kata Jokowi.
Jokowi pun meminta wartawan bertanya kepada SBY apakah bersedia membawa partainya bergabung ke pemerintahan atau tidak.
"Ditanyakan ke Pak SBY langsung," kata dia.
Sayangnya, SBY tak ikut saat Jokowi memberikan keterangan ke awak media.
Baca juga: Bertemu SBY, Jokowi Tidak Bahas Perppu KPK
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean membenarkan pertemuan antara SBY dan Jokowi untuk membahas penguatan kerja sama antara partainya dan pemerintah dalam lima tahun ke depan.
"Memang ada pembicaraan terkait kerja sama politik, di mana Pak SBY dan Partai Demokrat kan sudah menyatakan akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Ferdinand.
Oleh karena itu, Ferdinand menilai pertemuan Jokowi dan SBY adalah sesuatu yang wajar. Ia juga mengamini bahwa pertemuan kemarin sudah dirancang sejak jauh-jauh hari.
"Jadi ini adalah bagian dari komunikasi politiknya pembicaraan apa-apa yang harus kita kerjasamakan," kata dia.
Baca juga: AHY Jabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat
Namun, saat ditanya apakah SBY sudah mengusulkan nama-nama calon menteri dari Partai Demokrat saat pertemuan kemarin, Ferdinand menutup mulut rapat-rapat.
Ia hanya menegaskan bahwa menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Kalau untuk detailnya menteri, kabinet dan segala macam, kami tidak bisa bicara. Sebab kami tidak ingin mengganggu hak prerogatif Pak Jokowi," ucapnya.
Sejak 2014, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pada Pilpres 2019 Demokrat juga lebih memilih mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun, setelah pilpres usai dan Jokowi-Ma'ruf keluar sebagai pemenang, SBY menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung presiden dan wakil presiden terpilih sampai 5 tahun ke depan.
Hal itu diungkapkan SBY ketika memberikan pembekalan anggota legislatif periode 2019-2024 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
"Etika politik Partai Demokrat adalah memastikan pemerintahan yang sudah terpilih dengan demokratis ini kita dukung penuh sampai selesai lima tahun karena kompetisi sudah berakhir dan itulah DNA Partai Demokrat," tutur Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan seusai acara.
Baca juga: Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok
SBY, lanjut Hinca, juga menyatakan, Partai Demokrat akan mendukung pemerintah dalam memajukan Tanah Air.
Meski demikian, apabila dalam perjalanan ada kebijakan yang dinilai kurang baik, Partai Demokrat akan tetap memberikan kritik membangun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.