SOROT POLITIK

Deteksi Dini Ancaman Terorisme di Setiap Daerah Mesti Diperkuat

Kompas.com - 10/10/2019, 22:36 WIB
Lokasi Penusukan Menko Polhukam Wiranto di Alun - Alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/ACEP NAZMUDINLokasi Penusukan Menko Polhukam Wiranto di Alun - Alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Meutya Hafid menyayangkan dan mengutuk aksi terorisme yang terjadi atas peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Menurut Meutya, lemahnya deteksi dini dan lengahnya aparat keamanan dimanfaatkan oleh jaringan kelompok teroris untuk menjalankan aksinya, termasuk melakukan penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto.

Badan Intelejen Negara (BIN), Kepolisian RI, dan TNI memiliki tugas melakukan deteksi dini terhadap ancaman keamanan negara.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Meutya Hafid, di sela-sela RDPU Komisi 1 DPR RI bersama Facebook, Selasa (17/4/2018).KOMPAS.com/Fatimah Kartini Bohang Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Meutya Hafid, di sela-sela RDPU Komisi 1 DPR RI bersama Facebook, Selasa (17/4/2018).

Ia menegaskan, ketiga institusi tersebut sudah seharusnya mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat terjadi saat kunjungan Menko Polhukam di Pandeglang, Banten.

Termasuk, ia melanjutkan, kerawanan atau potensi penyerangan yang dilakukan jaringan teroris.

"Karena itu saya meminta perbaikan kerja deteksi dini baik oleh BIN, Kepolisian, dan TNI dalam melakukan upaya upaya deteksi dini ancaman keamanan nasional," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2019).

Ancam stabilitas keamanan

Meutya menambahkan, pengungkapan jaringan pelaku penusukan Wiranto wajib segera dilakukan.

Stabilitas keamanan nasional bakal terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi keamanan nasional terganggu bila pengungkapan kasus itu tak lekas rampung.

"Sejalan dengan deteksi dini, saya juga mendorong upaya deradikalisasi untuk terus diperkuat dengan memperbaiki efektifitas dan memperluas target program deradikalisasi tidak hanya kepada mereka yang diduga terpapar terorisme tapi kepada masyarakat umum termasuk juga kelompok millenial yang kerap menjadi target ‘brainwash’ teroris," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X