Menteri Yohana: Saya Tak Mau Lagi Ada Laporan Istri Kena Pukul Suami

Kompas.com - 10/10/2019, 21:04 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise bertemu dengan anak-anak Papua di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise bertemu dengan anak-anak Papua di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019).

WAROPEN, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta, tidak ada lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Ia berharap, tak ada lagi istri yang melapor ke pihaknya karena menjadi korban kekerasan suami.

"Saya tidak mau ada laporan kasus, aduh saya ini kena kasus kena pukul suami," kata Yohana saat mewisuda puluhan ibu warga Waropen yang menjadi peserta didik sekolah perempuan Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019).

"Kalian (selama ini) selalu tenang. (Harusnya) kalau ditinju kalian harus juga tunjukkan," kata Yohana lagi sambil mengepalkan tangannya ke depan.

Baca juga: Yohana: Saya Titip Pak Bupati, Tempatkan Perempuan di Posisi Strategis

Puluhan ibu yang hadir dalam acara wisuda yang didampingi suami mereka pun tertawa.

Yohana lantas mengatakan, saat ini, sudah ada undang-undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Oleh karenanya, jika kekerasan itu sampai terjadi, Yohana meminta korban segera melapor ke pihaknya.

Namun demikian, Yohana meminta para istri maupun suami untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

"Tidak boleh ada kekerasan, pukul memukul ditiadakan," ujar dia. 

Baca juga: Menteri Yohana: Perempuan Harus Bangkit, Saya Sudah Tunjukkan Pimpin Kementerian

Yohana lalu meminta para perempuan untuk menunjukkan potensi dan kekuatan mereka.

Sudah saatnya para istri hidup tidak hanya mengandalkan pendapatan suami mereka. Para istri, kata dia, harus bisa menghasilkan uang sendiri melalui potensi mereka.

"Jangan harap suami itu gaji. Suami kalau dia kasih boleh, kalau dia tidak berhasil kenapa harus pusing. Kita bisa buat kita punya sendiri," kata dia. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X