Bambang Soesatyo: Visi-Misi Presiden Harus Mengacu Peta Jalan yang Dibuat MPR

Kompas.com - 10/10/2019, 20:14 WIB
Sembilan Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan terkait amendemen UUD 1945. Pertemuan dilakukan di kediaman Megawati, jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSembilan Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan terkait amendemen UUD 1945. Pertemuan dilakukan di kediaman Megawati, jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menindaklanjuti rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sembilan pimpinan MPR bertemu dengan presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan terkait amendemen.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan, usul amendemen yang dibahas merupakan perubahan terbatas terkait haluan negara.

Baca juga: Temui Megawati, Pimpinan MPR Minta Masukan soal Amendemen UUD 1945


Menurut Bambang, haluan negara ini akan menjadi semacam pedoman pembangunan nasional dari sisi ekonomi selama 50 hingga 100 tahun ke depan.

"Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun ke depan yang semua mengacu pada satu buku induk," ujar Bambang seusai pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Bambang mengatakan, dalam menjalankan suatu pemerintahan, visi dan misi seorang pemimpin seharusnya mengacu pada peta jalan atau road map pembangunan nasional.

Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan secara berkesinambungan meski presidennya berganti.

Tidak hanya kepala negara, haluan negara yang ditetapkan oleh MPR juga harus dijalankan oleh kepala daerah.

Baca juga: Menghidupkan GBHN Dinilai Tak Harus Amendemen UUD 1945

"Seharusnya visi misi pemimpin dari mulai presiden, bupati, wali kota dan seterusnya itu harus mengacu kepada peta Jalan Indonesia yang sudah kita (MPR) gariskan ke depan," kata politikus dari Partai Golkar itu.

"Sehingga manakala ada pergantian kepala negara itu blueprint-nya sama, sehingga tidak memulai lagi dari bawah. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi kita bisa cepat," ucap Bambang.

Dalam pertemuan itu, Bambang didampingi delapan Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad.

Hadir pula sejumlah petinggi PDI-Perjuangan, antara lain Eriko Sotarduga dan Herman Hery.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X