Bambang Soesatyo: Visi-Misi Presiden Harus Mengacu Peta Jalan yang Dibuat MPR

Kompas.com - 10/10/2019, 20:14 WIB
Sembilan Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan terkait amendemen UUD 1945. Pertemuan dilakukan di kediaman Megawati, jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSembilan Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan terkait amendemen UUD 1945. Pertemuan dilakukan di kediaman Megawati, jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menindaklanjuti rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sembilan pimpinan MPR bertemu dengan presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan terkait amendemen.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan, usul amendemen yang dibahas merupakan perubahan terbatas terkait haluan negara.

Baca juga: Temui Megawati, Pimpinan MPR Minta Masukan soal Amendemen UUD 1945

Menurut Bambang, haluan negara ini akan menjadi semacam pedoman pembangunan nasional dari sisi ekonomi selama 50 hingga 100 tahun ke depan.

"Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun ke depan yang semua mengacu pada satu buku induk," ujar Bambang seusai pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Bambang mengatakan, dalam menjalankan suatu pemerintahan, visi dan misi seorang pemimpin seharusnya mengacu pada peta jalan atau road map pembangunan nasional.

Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan secara berkesinambungan meski presidennya berganti.

Tidak hanya kepala negara, haluan negara yang ditetapkan oleh MPR juga harus dijalankan oleh kepala daerah.

Baca juga: Menghidupkan GBHN Dinilai Tak Harus Amendemen UUD 1945

"Seharusnya visi misi pemimpin dari mulai presiden, bupati, wali kota dan seterusnya itu harus mengacu kepada peta Jalan Indonesia yang sudah kita (MPR) gariskan ke depan," kata politikus dari Partai Golkar itu.

"Sehingga manakala ada pergantian kepala negara itu blueprint-nya sama, sehingga tidak memulai lagi dari bawah. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi kita bisa cepat," ucap Bambang.

Dalam pertemuan itu, Bambang didampingi delapan Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad.

Hadir pula sejumlah petinggi PDI-Perjuangan, antara lain Eriko Sotarduga dan Herman Hery.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X