Wiranto Diserang, TNI Evaluasi Pengamanan Jokowi, Masihkah Boleh Rakyat Bersalaman?

Kompas.com - 10/10/2019, 18:58 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasutin (kedua kanan), menyalami warga penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019). Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pontianak untuk membagikan sertifikat program TORA bagi masyarakat adat se-Kalimantan dan sertifikat hak atas lahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasutin (kedua kanan), menyalami warga penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019). Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pontianak untuk membagikan sertifikat program TORA bagi masyarakat adat se-Kalimantan dan sertifikat hak atas lahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerangan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang, membuat TNI akan mengevaluasi standard operasional prosedur (SOP) pengamanan bagi Kepala Negara.

"Pada tataran lapangan, mungkin ada perubahan-perubahan (SOP pengamanan) ya," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis petang.

"Perubahan-perubahan itu sebaiknya ada, seharusnya ada. Karena itu bagian dari dampak perubahan lingkungan strategis. Perubahan itu nyata, berarti kita harus alert," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Pelaku Penusukan Wiranto sebagai Teroris


Meski demikian, Sisriadi tidak dapat merinci seperti apa perubahan SOP pengamanan kepala negara. Sebab, evaluasi untuk perubahan itu dilakukan oleh unsur Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Mabes TNI hanya akan melakukan supervisi agar perubahan SOP pengamanan lebih memiliki daya guna.

Sisriadi mengakui, Presiden Joko Widodo seringkali tidak berjarak dengan rakyat pada saat berkunjung ke sebuah daerah. Jokowi tak ragu untuk dekat dengan masyarakat demi bisa bersalaman dan berfoto bersama.

Baca juga: Kepala BIN Sebut Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Saat ditanya apakah perubahan itu akan membatasi interaksi Presiden Jokowi dengan masyarakat, ia belum bisa menjawabnya. Sebab, evaluasi juga belum dilakukan.

"Ya dilihat, dievaluasi lagi, apakah (memperbolehkan Presiden bersalaman) itu masih valid atau diperbaiki sesuai dengan ancaman hakekat ancaman yang sudah berkembang rumit seperti ini," ujar Sisriadi.

Meski demikian, Sisriadi mengatakan, hasil evaluasi nantinya bukan hanya akan dipedomani Pasukan Pengamanan Presiden, melainkan juga oleh kepala satuan wilayah di mana Kepala Negara berkunjung.

"Karena protap itu tidak hanya ada pada Paspampres. Tapi juga ada di Kodam. Kan kalau kunjungan VVIP di daerah kan sebagai komandan pelaksana operasinya Panglima Kodam masing-masing," papar Sisriadi.

Baca juga: Ditusuk 2 Kali Wiranto Masih Sadar, Dipangku Ajudan hingga Tiba di Rumah Sakit

Diberitakan, Wiranto ditikam pada bagian perut di dekat pintu gerbang Lapangan Alun-alun Menes, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X