Wiranto Diserang, TNI Evaluasi Pengamanan Jokowi, Masihkah Boleh Rakyat Bersalaman?

Kompas.com - 10/10/2019, 18:58 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasutin (kedua kanan), menyalami warga penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019). Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pontianak untuk membagikan sertifikat program TORA bagi masyarakat adat se-Kalimantan dan sertifikat hak atas lahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasutin (kedua kanan), menyalami warga penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019). Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pontianak untuk membagikan sertifikat program TORA bagi masyarakat adat se-Kalimantan dan sertifikat hak atas lahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerangan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang, membuat TNI akan mengevaluasi standard operasional prosedur (SOP) pengamanan bagi Kepala Negara.

"Pada tataran lapangan, mungkin ada perubahan-perubahan (SOP pengamanan) ya," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis petang.

"Perubahan-perubahan itu sebaiknya ada, seharusnya ada. Karena itu bagian dari dampak perubahan lingkungan strategis. Perubahan itu nyata, berarti kita harus alert," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Pelaku Penusukan Wiranto sebagai Teroris

Meski demikian, Sisriadi tidak dapat merinci seperti apa perubahan SOP pengamanan kepala negara. Sebab, evaluasi untuk perubahan itu dilakukan oleh unsur Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Mabes TNI hanya akan melakukan supervisi agar perubahan SOP pengamanan lebih memiliki daya guna.

Sisriadi mengakui, Presiden Joko Widodo seringkali tidak berjarak dengan rakyat pada saat berkunjung ke sebuah daerah. Jokowi tak ragu untuk dekat dengan masyarakat demi bisa bersalaman dan berfoto bersama.

Baca juga: Kepala BIN Sebut Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Saat ditanya apakah perubahan itu akan membatasi interaksi Presiden Jokowi dengan masyarakat, ia belum bisa menjawabnya. Sebab, evaluasi juga belum dilakukan.

"Ya dilihat, dievaluasi lagi, apakah (memperbolehkan Presiden bersalaman) itu masih valid atau diperbaiki sesuai dengan ancaman hakekat ancaman yang sudah berkembang rumit seperti ini," ujar Sisriadi.

Meski demikian, Sisriadi mengatakan, hasil evaluasi nantinya bukan hanya akan dipedomani Pasukan Pengamanan Presiden, melainkan juga oleh kepala satuan wilayah di mana Kepala Negara berkunjung.

"Karena protap itu tidak hanya ada pada Paspampres. Tapi juga ada di Kodam. Kan kalau kunjungan VVIP di daerah kan sebagai komandan pelaksana operasinya Panglima Kodam masing-masing," papar Sisriadi.

Baca juga: Ditusuk 2 Kali Wiranto Masih Sadar, Dipangku Ajudan hingga Tiba di Rumah Sakit

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X