Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Polda DIY Belum Terima Pemberitahuan Aksi

Kompas.com - 10/10/2019, 12:39 WIB
Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri saat Melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Darul Quran, Wonosari, Gunungkidul Kompas.com/Markus YuwonoKapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri saat Melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Darul Quran, Wonosari, Gunungkidul

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri menuturkan, pihaknya belum menerima rencana aksi demonstrasi di wilayahnya pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Rencananya, pelantikan pasangan terpilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilaksanakan pada 20 Oktober 2019, di Jakarta.

"Tapi yang tanggal 20 (Oktober 2019) sementara kami masih belum terima," ungkap Dofiri di Mapolda DIY, Yogyakarta, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: KSP Gelar Rapat dengan Relawan Jokowi Bahas Persiapan Pelantikan

Pihaknya juga belum melihat adanya pergerakan massa dari Yogyakarta menuju Jakarta jelang pelantikan.

Sejauh ini, ia menuturkan bahwa pemberitahuan yang diterima polisi yaitu untuk aksi pada Kamis hari ini.

Demo tersebut, katanya, juga masih terkait dengan RKUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Baca juga: Pelantikan Presiden dan Wapres, Polda DIY Siagakan Sepertiga Kekuatan

"Ada (aksi) hari ini, tapi tuh kan yang umum ya, bukan masalah, misalnya terkait pelantikan, tapi hal yang lain misalnya dengan RUU KUHP yang kayak gitu-gitu hari ini," katanya.

Polda DIY memiliki pendekatan yang cenderung berbeda dalam penanganan aksi demonstrasi di wilayahnya.

Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri memiliki strategi agar water canon maupun pasukan Brimob tidak terlihat untuk mencegah demo berujung ricuh.

Baca juga: Prabowo Akan Nyatakan Sikap Politik Resmi Sebelum Pelantikan Jokowi

Strategi itu diungkapkan Direktur Bina Masyarakat (Dirbinmas) Polda DIY, Kombes Pol Rudi Heru Susanto, saat ditemui di Mapolda DIY, Yogyakarta, Rabu (9/10/2019).

"Polda DIY ada keistimewaan karena ada kerajaan. Kemudian tipikal masyarakat di sini santun dan beradab. Jadi sebenarnya tak perlu menampilkan seperti misalnya water canon berhadapan-hadapan dengan mahasiswa," ungkap Rudi.

"Beliau menyatakan kekuatan polisi dalam pengamanan demo mahasiswa, water canon dan pasukan brimob itu tersembunyi. Tidak nampak sehingga tidak menjadikan mahasiswa untuk anarkis," sambung dia.

Baca juga: Simpan 29 Bom Ikan, Dosen IPB Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa #GejayanMemanggil pertama kali digelar pada Senin (23/9/2019), dan berjalan tertib. Aksi itu digelar untuk menolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP.

Kemudian, aksi #GejayanMemanggil2 pada Senin (30/9/2019) juga berjalan lancar. Aksi kedua salah satunya memprotes tindakan represif aparat saat mengamankan aksi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X