Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Polda DIY Belum Terima Pemberitahuan Aksi

Kompas.com - 10/10/2019, 12:39 WIB
Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri saat Melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Darul Quran, Wonosari, Gunungkidul Kompas.com/Markus YuwonoKapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri saat Melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Darul Quran, Wonosari, Gunungkidul

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri menuturkan, pihaknya belum menerima rencana aksi demonstrasi di wilayahnya pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Rencananya, pelantikan pasangan terpilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilaksanakan pada 20 Oktober 2019, di Jakarta.

"Tapi yang tanggal 20 (Oktober 2019) sementara kami masih belum terima," ungkap Dofiri di Mapolda DIY, Yogyakarta, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: KSP Gelar Rapat dengan Relawan Jokowi Bahas Persiapan Pelantikan


Pihaknya juga belum melihat adanya pergerakan massa dari Yogyakarta menuju Jakarta jelang pelantikan.

Sejauh ini, ia menuturkan bahwa pemberitahuan yang diterima polisi yaitu untuk aksi pada Kamis hari ini.

Demo tersebut, katanya, juga masih terkait dengan RKUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Baca juga: Pelantikan Presiden dan Wapres, Polda DIY Siagakan Sepertiga Kekuatan

"Ada (aksi) hari ini, tapi tuh kan yang umum ya, bukan masalah, misalnya terkait pelantikan, tapi hal yang lain misalnya dengan RUU KUHP yang kayak gitu-gitu hari ini," katanya.

Polda DIY memiliki pendekatan yang cenderung berbeda dalam penanganan aksi demonstrasi di wilayahnya.

Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri memiliki strategi agar water canon maupun pasukan Brimob tidak terlihat untuk mencegah demo berujung ricuh.

Baca juga: Prabowo Akan Nyatakan Sikap Politik Resmi Sebelum Pelantikan Jokowi

Strategi itu diungkapkan Direktur Bina Masyarakat (Dirbinmas) Polda DIY, Kombes Pol Rudi Heru Susanto, saat ditemui di Mapolda DIY, Yogyakarta, Rabu (9/10/2019).

"Polda DIY ada keistimewaan karena ada kerajaan. Kemudian tipikal masyarakat di sini santun dan beradab. Jadi sebenarnya tak perlu menampilkan seperti misalnya water canon berhadapan-hadapan dengan mahasiswa," ungkap Rudi.

"Beliau menyatakan kekuatan polisi dalam pengamanan demo mahasiswa, water canon dan pasukan brimob itu tersembunyi. Tidak nampak sehingga tidak menjadikan mahasiswa untuk anarkis," sambung dia.

Baca juga: Simpan 29 Bom Ikan, Dosen IPB Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa #GejayanMemanggil pertama kali digelar pada Senin (23/9/2019), dan berjalan tertib. Aksi itu digelar untuk menolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP.

Kemudian, aksi #GejayanMemanggil2 pada Senin (30/9/2019) juga berjalan lancar. Aksi kedua salah satunya memprotes tindakan represif aparat saat mengamankan aksi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X