Strategi Polda Yogyakarta Amankan Demo: Tak Tampilkan Brimob dan Water Cannon

Kompas.com - 10/10/2019, 10:54 WIB
Ribuan mahasiswa mengikuti aksi Gejayan Memanggil #2 di simpang tiga Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (30/9/2019). Aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di DI Yogyakarta itu untuk menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah (Perpu) pengganti undang-undang mengenai UU KPK. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama. Hendra NurdiyansyahRibuan mahasiswa mengikuti aksi Gejayan Memanggil #2 di simpang tiga Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (30/9/2019). Aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di DI Yogyakarta itu untuk menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah (Perpu) pengganti undang-undang mengenai UU KPK. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polda DIY memiliki pendekatan yang cenderung berbeda dalam penanganan aksi demonstrasi di wilayahnya.

Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri memiliki strategi agar water cannon maupun pasukan Brimob tidak terlihat untuk mencegah demo berujung ricuh.

Strategi itu diungkapkan Direktur Bina Masyarakat (Dirbinmas) Polda DIY, Kombes Pol Rudi Heru Susanto, saat ditemui di Mapolda DIY, Yogyakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Soal Demo Mahasiswa, Puan: DPR Buka Ruang Diskusi, tetapi Harus Tertib


"Polda DIY ada keistimewaan karena ada kerajaan. Kemudian tipikal masyarakat di sini santun dan beradab. Jadi sebenarnya tak perlu menampilkan seperti misalnya water canon berhadapan-hadapan dengan mahasiswa," ungkap Rudi.

"Beliau menyatakan kekuatan polisi dalam pengamanan demo mahasiswa, water canon dan pasukan brimob itu tersembunyi. Tidak nampak sehingga tidak menjadikan mahasiswa untuk anarkis," sambung dia.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa #GejayanMemanggil pertama kali digelar pada Senin (23/9/2019), dan berjalan tertib. Aksi itu digelar untuk menolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Dukung Demo Mahasiswa Tolak UU KPK Hasil Revisi

Kemudian, aksi #GejayanMemanggil2 pada Senin (30/9/2019) juga berjalan lancar. Aksi kedua salah satunya memprotes tindakan represif aparat saat mengamankan aksi.

Ia pun meyakini bahwa aksi tersebut tidak disusupi, misalnya oleh kelompok radikal tertentu.

"Saya berani berkata tidak ada (yang menyusup) karena semuanya pakai atribut. Dari kampus juga ada yang dampingi," ungkap Rudi.

Baca juga: Survei LSI, Respons Publik tentang Demo Mahasiswa dan Perppu KPK

Menurutnya, berdasarkan laporan intelijen, di tahun 2016 daerah Yogyakarta rawan oleh potensi kelompok radikal.

Namun, Kapolda, katanya, juga telah melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak kampus.

"Tahun 2016 berdasarkan laporan intelijen, Yogyakarta rawan. Dan akan disusupi dari sisi kampus. Pak Kapolda intens ke kampus menyuarakan radikalisme dan selalu cinta Pancasila sehingga sekarang penurunan signifikan sehingga pas demo santun," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X