Benny Wenda Minta Polisi Ditarik dari Papua, Polri: Dia Siapa?

Kompas.com - 10/10/2019, 08:49 WIB
Kabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Rabu (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri merespons salah satu permintaan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda untuk menarik pasukan TNI-Polri dari Papua.

"Dia siapa? Yang penting untuk melindungi negara kita ini, ya kita sendiri, bukan orang lain. Yang bertanggung jawab terhadap NKRI ini adalah kita," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Bareskrim Polri Kombes Asep Adi Saputra di Bareskrim Polri, Rabu (9/10/2019).

Oleh karena itu, kata Asep, apabila NKRI ini terancam, aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI harus dengan cepat mengamankannya.

Baca juga: Benny Wenda Ingin Bertemu Presiden Jokowi, tetapi Ada Syaratnya


Termasuk dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.

"Jadi kalau ada yang mengancam NKRI ini, maka kita yang harus cepat mengamankan," kata dia.

Adapun Benny Wenda meminta agar Pemerintah Indonesia menarik pasukan TNI-Polri dari Papua yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Benny Wenda Samakan Perjuangan Rakyat Papua dengan Palestina

Dalam keterangan tersebut, selain mengajukan sejumlah permintaan, dia juga berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memenuhi permintaan tersebut.

Benny Wenda merupakan aktivis separatis asal Papua yang disebut polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny kini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X