Dipanggil Polisi Terkait Kasus Perusakan DPRD Sumbar, Ini Kata Dosen Unand Feri Amsari

Kompas.com - 10/10/2019, 08:14 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, belum bisa berkomentar banyak soal pemanggilan dirinya oleh Polda Sumatera Barat.

Dia juga mengaku tak tahu apakah pemanggilan tersebut berkaitan dengan penolakan sejumlah rancangan undang-undang bermasalah kerap ia suarakan.

Feri seringkali tampil di media massa untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah revisi dan rancangan undang-undang. Salah satunya, UU KPK hasil revisi. 

Diketahui, Feri dipanggil polisi untuk dimintai keterangan dalam kasus perusakan gedung DPRD Sumbar, saat demo mahasiswa pada 25 September 2019 lalu.

Dalam surat pemanggilan, Feri diminta hadir ke Mapolda Sumbar untuk memberikan keterangan terkait sebagai saksi kasus perusakan Gedung DPRD Sumbar, Rabu (9/10/2019) pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Kisah Feri Amsari Bertemu Jokowi dan Bicarakan Perppu, Presiden Bersama Rakyat atau Partai?

"Apakah ini terkait dengan beberapa penolakan (RUU bermasalah) yang saya lakukan, saya belum bisa pastikan. Saya pikir ini mungkin terkait demonstrasi besar tanggal 25 September lalu di Padang," ujar Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/10).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini mengaku baru mendapatkan surat pemanggilan itu Rabu pagi. Namun, ia tak bisa memenuhi pemanggilan tersebut.

"Surat itu baru saya dapatkan pagi kemarin, saya belum bisa hadir karena di luar kota. Suratnya saya dapatkan dari Pak dekan yang ditujukan ke rektor," jelasnya.

Baca juga: KPU DKI Ajukan Titi Anggraini dan Feri Amsari Jadi Saksi Ahli Ajudikasi

Lebih lanjut, Feri menyerahkan kasus tersebut terhadap kuasa hukumnya yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan YLBHI.

"Saya serahkan semua pada kuasa hukum teman-teman LBH dan YLBHI Padang," imbuhnya kemudian.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X