Beda Sikap Fraksi di MPR soal Wacana Hidupkan GBHN

Kompas.com - 10/10/2019, 06:08 WIB
Suasana pelantikan Pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDISuasana pelantikan Pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pemusyawaratan Rakyat ( MPR) mulai mengkaji wacana menghidupkan kembali haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Wacana ini merupakan rekomendasi MPR periode 2014-2019 yang diteruskan ke periode selanjutnya.

Kendati demikian, suara fraksi-fraksi di MPR belum bulat. Dalam rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Golkar, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpendapat wacana menghidupkan kembali haluan negara cukup dilakukan melalui penerbitan undang-undang.

Sementara fraksi lainnya menilai wacana tersebut harus dilakukan dengan mengamendemen UUD 1945.


Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan proses pembahasan wacana amendemen UUD 1945 akan dilakukan melalui tahap yang jelas, transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Bambang memerintahkan Badan Pengkajian MPR untuk segera menyusun struktur pimpinan dan anggota.

Baca juga: Ketua MPR: Kita Tak Boleh Tabu Untuk Amendemen UUD 1945

Badan Pengkajian MPR nantinya akan bertugas menyamakan persepsi seluruh fraksi dan kelompok DPD terkait wacana amendemen.

"Pimpinan MPR akan menugaskan Badan Pengkajian MPR untuk menyamakan persepsi fraksi-fraksi yang ada dan kelompok DPD terhadap wacana amendemen terbatas UUD 45 dan melakukan kajian secepat mungkin," ujar Bambang saat memberikan keterangan seusai Rapat Pimpinan, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Tak Perlu Amendemen

Meski menyepakati pentingnya haluan negara, namun Fraksi Partai Demokrat tak sepakat dengan amendemen UUD 1945.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K. Harman berpendapat, wacana menghidupkan kembali haluan negara tidak perlu sampai mengamendemen 1945.

Menurut Benny, penambahan kewenangan agar MPR dapat menetapkan haluan negara bisa dilakukan melalui pembuatan undang-undang baru.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017)
"Tidak perlu mengubah UUD Negara RI 1945 jika maksudnya hanya untuk menghidupkan GBHN. Jika hanya mau mengganti nama, cukup UU saja," ujar Benny kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Demokrat: Belum Ada Alasan untuk Amendemen UUD 1945

Benny mengatakan, setelah era reformasi sebenarnya konsep GBHN masih tetap ada, namun dengan nama yang berbeda, yakni Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem ini merupakan pengganti dari GBHN dan mulai berlaku sejak 2005. Kemudian sistem tersebut dibagi dalam tahap perencanaan pembangunan dengan periode lima tahunan dan ditetapkan melalui undang-undang.

"Di era reformasi, negara kita juga punya GBHN dengan nama yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek. Ada UU-nya. Sangat lengkap," kata Benny.

"Kalau UU ini dipandang belum lengkap, out of date dan tidak responsif lagi dengan kondisi sekrang, kita revisi UU-nya agar menjadi lengkap dan lebih responsif. Jangan ganggu konstitusinya," tutur dia.

Di sisi lain, Benny menilai saat ini belum ada alasan mendasar untuk mengamendemen UUD 1945.

Benny mengatakan, berbagai masalah kenegaraan yang muncul selama ini tidak bersumber pada konstitusi.

Baca juga: Ahmad Muzani: Amendemen UUD 1945 untuk Menghidupkan GBHN

Ia berpendapat, masalah negara selama ini justru disebabkan karena lemahnya implementasi konstisusi maupun undang-undang dan manajemen pemerintahan yang butuh penyesuaian.

"Negara kita lemah dalam melaksanakan konstitusi. Bukan karena substansi konstitusi yang tidak lengkap, tapi karena pelaksanaannya yang lemah," kata Benny.

Mantan anggota Komisi III DPR ini pun menyarankan agar MPR fokus membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan merespons tuntutan publik terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

"Kekuatan politik dan golongan di MPR sebaiknya saat ini fokus membantu pemerintah menyelesaikan kasus Papua, merespons tuntutan publik terkait Perpu KPK agar negeri aman dan tentram," tutur dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat bahwa wacana menghidupkan kembali haluan negara harus dilakukan melalui amendemen UUD 1945.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018).
Menurut Basarah, haluan negara nantinya berisi pokok-pokok haluan pembangunan nasional yang akan dijalankan oleh lembaga eksekutif.

Oleh sebab itu penambahan kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara harus diatur dalam UUD 1945.

"Sebab ini mengatur lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD, seperti DPR, DPD, MA, MK, maka payung hukum yang paling sesuai mengatur wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD adalah lewat aturan yang ada di UUD," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: PDI-P: Bangkitkan Haluan Negara Harus Dengan Amendemen UUD 1945

Basarah mengatakan, Fraksi PDI-P mengusulkan perubahan UUD 1945 hanya terbatas pada penambahan kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara.

Ia pun memastikan fraksinya tidak ingin pembahasan amendemen melebar ke pasal-pasal lain yang mengatur soal tata cara pemilihan presiden secara langsung.

Begitu juga dengan pasal yang mengatur soal tata cara pemberhentian presiden oleh MPR.

"Tidak ada hubungannya dengan tata cara pemilihan presiden. Juga tidak ada kaitannya dengan tata cara pemberhentian presiden," kata Basarah.

Dua faktor amendemen

Terwujudnya rencana amendemen UUD 1945 sangat tergantung pada dua faktor. Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid dua faktor yang memengaruhi terjadinya amendemen, yakni sikap politik setiap fraksi serta dukungan masyarakat.

"Amendemen itu sangat terkait juga dengan suasana politik yang terjadi. Kalau suasana politiknya sangat kondusif dan masyarakat memang kemudian setuju. Mungkin pendapatnya bisa setuju," ujar Hidayat.

Baca juga: PDI-P: Amendemen UUD 1945 Hanya Terkait Wewenang MPR Tetapkan GBHN

"Tapi kalau masyarakat melihat bahwa itu cukup dengan UU saja, MPR akan secara cermat mempertimbangkan dan memperhatikan aspirasi dari masyarakat," tutur dia.

Hidayat mengatakan, Badan Pengkajian MPR nantinya akan mengkaji dua opsi terkait rencana menghidupkan kembali haluan negara.

Kajian dilakukan dengan meminta pandangan seluruh fraksi dan masukan dari masyarakat.

Baca juga: PKS Sebut Amendemen UUD 1945 Bergantung Pada Dua Hal Ini...

Selain itu, amendemen juga mensyaratkan adanya usulan yang berasal dari 1/3 jumlah anggota MPR saat ini atau sebanyak 237 anggota.

Usulan amendemen disampaikan secara tertulis lengkap dengan poin-poin perubahan kepada Pimpinan MPR.

"Kalau itu kemudian sudah ada, maka akan paralel dengan kajian. Kalau kajiannya setuju, kemudian memang sudah ada 1/3 anggota MPR yang mengusulkan, ya pimpinan MPR tidak ada alternatif kecuali menindaklanjuti," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Nasional
Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X