Wapres Kalla: Kenapa Demonstrasi Jadi Besar? Karena Media...

Kompas.com - 09/10/2019, 22:49 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB,  New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri ANTARA FOTO/CARLO ALLEGRIWakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai media berperan penting dalam membesarkan skala sebuah demonstrasi.

Ia meyakini eskalasi demonstrasi dapat membesar lantaran media meliput dan menyiarkannya.

"Kalau jago demo kan selalu di Makassar. Mahasiswa itu apa saja didemokan. Saya bilang, kenapa coba (jadi besar)? Karena media," ujar Kalla dalam pembukan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Kadang anak mahasiswa itu katanya, kalau mau demo hari ini undang TV, janjian, jam berapa demo. Jam 10.00 WIB atau jam 13.00 WIB ditelepon keluarganya di kampung. Lihat nati saya akan demo. Begitu pulang (wartawan) TV, berhenti juga demonya," lanjut dia.

Baca juga: Anies: Media Massa Berutang Budi pada Pak Habibie...

Karena itu, Kalla meminta media massa di Indonesia bijak dalam meliput dan menyiarkan demonstrasi agar tak membesar dan akhirnya merugikan masyarakat di sekitarnya.

Kalla juga mengingatkan pemberitaan demonstrasi yang vulgar dan berkepanjangan akan menimbulkan efek meniru bagi yang menonton.

Karena itu, ia meminta media bisa meliput dan menyiarkan berita demonstrasi secara proporsional.

Saat ini, pemerintah tidak lagi bisa menyensor berita demonstrasi seperti pada zaman Orde Baru. Karena itu, ia meminta media bijak dalam menayangkannya.

Baca juga: Riset I2: 10 Menteri Terpegah dan Tervokal 2019 di Media Massa

"Kalau mau menghentikan demo yang merusak di Makassar, jangan meliput terlalu panjang, jangan ulas, jangan live dari Makassar sekian batu sudah dilempar. Aduh, itu akan tetap menjadi demo terus seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi media itu harus mempunyai efek akibat. Kalau media diberi peringatan, itu karena bisa berakibat, bisa membahayakan persatuan bangsa, bisa membahayakan ketertiban. Jadi harus ada kesepakatan, apa yang tidak boleh dan yang membahayakan, seperti itu contohnya," lanjut dia. 

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X