Wapres Kalla: Kenapa Demonstrasi Jadi Besar? Karena Media...

Kompas.com - 09/10/2019, 22:49 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB,  New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri ANTARA FOTO/CARLO ALLEGRIWakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai media berperan penting dalam membesarkan skala sebuah demonstrasi.

Ia meyakini eskalasi demonstrasi dapat membesar lantaran media meliput dan menyiarkannya.

"Kalau jago demo kan selalu di Makassar. Mahasiswa itu apa saja didemokan. Saya bilang, kenapa coba (jadi besar)? Karena media," ujar Kalla dalam pembukan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Kadang anak mahasiswa itu katanya, kalau mau demo hari ini undang TV, janjian, jam berapa demo. Jam 10.00 WIB atau jam 13.00 WIB ditelepon keluarganya di kampung. Lihat nati saya akan demo. Begitu pulang (wartawan) TV, berhenti juga demonya," lanjut dia.


Baca juga: Anies: Media Massa Berutang Budi pada Pak Habibie...

Karena itu, Kalla meminta media massa di Indonesia bijak dalam meliput dan menyiarkan demonstrasi agar tak membesar dan akhirnya merugikan masyarakat di sekitarnya.

Kalla juga mengingatkan pemberitaan demonstrasi yang vulgar dan berkepanjangan akan menimbulkan efek meniru bagi yang menonton.

Karena itu, ia meminta media bisa meliput dan menyiarkan berita demonstrasi secara proporsional.

Saat ini, pemerintah tidak lagi bisa menyensor berita demonstrasi seperti pada zaman Orde Baru. Karena itu, ia meminta media bijak dalam menayangkannya.

Baca juga: Riset I2: 10 Menteri Terpegah dan Tervokal 2019 di Media Massa

"Kalau mau menghentikan demo yang merusak di Makassar, jangan meliput terlalu panjang, jangan ulas, jangan live dari Makassar sekian batu sudah dilempar. Aduh, itu akan tetap menjadi demo terus seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi media itu harus mempunyai efek akibat. Kalau media diberi peringatan, itu karena bisa berakibat, bisa membahayakan persatuan bangsa, bisa membahayakan ketertiban. Jadi harus ada kesepakatan, apa yang tidak boleh dan yang membahayakan, seperti itu contohnya," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X