Kompas.com - 09/10/2019, 22:49 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB,  New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri ANTARA FOTO/CARLO ALLEGRIWakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai media berperan penting dalam membesarkan skala sebuah demonstrasi.

Ia meyakini eskalasi demonstrasi dapat membesar lantaran media meliput dan menyiarkannya.

"Kalau jago demo kan selalu di Makassar. Mahasiswa itu apa saja didemokan. Saya bilang, kenapa coba (jadi besar)? Karena media," ujar Kalla dalam pembukan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Kadang anak mahasiswa itu katanya, kalau mau demo hari ini undang TV, janjian, jam berapa demo. Jam 10.00 WIB atau jam 13.00 WIB ditelepon keluarganya di kampung. Lihat nati saya akan demo. Begitu pulang (wartawan) TV, berhenti juga demonya," lanjut dia.

Baca juga: Anies: Media Massa Berutang Budi pada Pak Habibie...

Karena itu, Kalla meminta media massa di Indonesia bijak dalam meliput dan menyiarkan demonstrasi agar tak membesar dan akhirnya merugikan masyarakat di sekitarnya.

Kalla juga mengingatkan pemberitaan demonstrasi yang vulgar dan berkepanjangan akan menimbulkan efek meniru bagi yang menonton.

Karena itu, ia meminta media bisa meliput dan menyiarkan berita demonstrasi secara proporsional.

Saat ini, pemerintah tidak lagi bisa menyensor berita demonstrasi seperti pada zaman Orde Baru. Karena itu, ia meminta media bijak dalam menayangkannya.

Baca juga: Riset I2: 10 Menteri Terpegah dan Tervokal 2019 di Media Massa

"Kalau mau menghentikan demo yang merusak di Makassar, jangan meliput terlalu panjang, jangan ulas, jangan live dari Makassar sekian batu sudah dilempar. Aduh, itu akan tetap menjadi demo terus seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi media itu harus mempunyai efek akibat. Kalau media diberi peringatan, itu karena bisa berakibat, bisa membahayakan persatuan bangsa, bisa membahayakan ketertiban. Jadi harus ada kesepakatan, apa yang tidak boleh dan yang membahayakan, seperti itu contohnya," lanjut dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub Catat 1,5 Juta Pemudik Keluar Jabodetabek

Kemenhub Catat 1,5 Juta Pemudik Keluar Jabodetabek

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

Nasional
Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Masyarakat Dilarang Mudik, Megawati: Kita Masih Bisa Menciptakan Kebahagiaan di Hari yang Fitri Ini

Nasional
Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Menkes: Tak Mudik Cara Jaga Orang Tercinta dari Potensi Tertular Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X