Wapres Kalla: Kenapa Demonstrasi Jadi Besar? Karena Media...

Kompas.com - 09/10/2019, 22:49 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB,  New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri ANTARA FOTO/CARLO ALLEGRIWakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai media berperan penting dalam membesarkan skala sebuah demonstrasi.

Ia meyakini eskalasi demonstrasi dapat membesar lantaran media meliput dan menyiarkannya.

"Kalau jago demo kan selalu di Makassar. Mahasiswa itu apa saja didemokan. Saya bilang, kenapa coba (jadi besar)? Karena media," ujar Kalla dalam pembukan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Kadang anak mahasiswa itu katanya, kalau mau demo hari ini undang TV, janjian, jam berapa demo. Jam 10.00 WIB atau jam 13.00 WIB ditelepon keluarganya di kampung. Lihat nati saya akan demo. Begitu pulang (wartawan) TV, berhenti juga demonya," lanjut dia.

Baca juga: Anies: Media Massa Berutang Budi pada Pak Habibie...

Karena itu, Kalla meminta media massa di Indonesia bijak dalam meliput dan menyiarkan demonstrasi agar tak membesar dan akhirnya merugikan masyarakat di sekitarnya.

Kalla juga mengingatkan pemberitaan demonstrasi yang vulgar dan berkepanjangan akan menimbulkan efek meniru bagi yang menonton.

Karena itu, ia meminta media bisa meliput dan menyiarkan berita demonstrasi secara proporsional.

Saat ini, pemerintah tidak lagi bisa menyensor berita demonstrasi seperti pada zaman Orde Baru. Karena itu, ia meminta media bijak dalam menayangkannya.

Baca juga: Riset I2: 10 Menteri Terpegah dan Tervokal 2019 di Media Massa

"Kalau mau menghentikan demo yang merusak di Makassar, jangan meliput terlalu panjang, jangan ulas, jangan live dari Makassar sekian batu sudah dilempar. Aduh, itu akan tetap menjadi demo terus seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi media itu harus mempunyai efek akibat. Kalau media diberi peringatan, itu karena bisa berakibat, bisa membahayakan persatuan bangsa, bisa membahayakan ketertiban. Jadi harus ada kesepakatan, apa yang tidak boleh dan yang membahayakan, seperti itu contohnya," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X