KPK Masih Pertimbangkan PK atas Putusan MA yang Bebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung

Kompas.com - 09/10/2019, 21:31 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mempertimbangkan pengajuan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang melepas Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dalam pusaran kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menanggapi putusan MA yang menyatakan salah seorang hakim yang menangani kasasi SAT, Syamsul Rakan Chaniago, terbukti melanggar etika. 

"Apakah ini bisa menjadi salah satu poin sebagai pertimbangan dilakukannya peninjauan kembali atau tidak, tentu nanti perlu kami bahas terlebih dahulu," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Eks Pengacara Syafruddin Temenggung Bantah Bahas Perkara BLBI dengan Hakim Agung

Febri memastikan, KPK tetap berkomitmen menindaklanjuti putusan kasasi MA yang melepas SAT mengingat KPK masih melakukan penyidikan kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Febri menyatakan, KPK akan fokus pada aspek asset recovery dalam kasus BLBI ini demi menyelamatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 4,58 triliun.

"Jadi kalau Rp 4,58 triliun itu bisa kembali ke kas negara dengan sarana hukum yang tersedia, tentu saja itu akan bagus bagi masyarakat karena uang itu bisa kembali ke negara dan digunakan untuk kepentingan publik," kata Febri.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch mendorong KPK untuk mengajukan PK terkait kasus BLBI yang melibatkan SAT.

Peneliti ICW Kurnia Ramadahan mengatakan, pelanggaran etik yang dilakukan salah seorang hakim yang melepas SAT dinilai dapat menjadi landasan bagi KPK untuk mengajukan PK.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro sebelumnya menyatakan, hakim Syamsul Rakan Chaniago telah terbukti melakukan pelanggaran dengan berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin bernama Ahmad Yani.

Baca juga: Hakim MA Dinyatakan Langgar Etik, KPK Susun Strategi Baru di Kasus BLBI

Syamsul merupakan hakim yang memutuskan vonis lepas terhadap SAT saat SAT mengajukan kasasi di MA terkait kasus BLBI.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X