Kompas.com - 09/10/2019, 17:45 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti ICW Kurnia Ramadhana

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, PK dapat diajukan KPK menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan salah satu hakim yang melepas Syafruddin, yakni Syamsul Rakan Chaniago, telah melanggar etik.

"KPK kami minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali," kata Kurnia dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Eks Pengacara Syafruddin Temenggung Bantah Bahas Perkara BLBI dengan Hakim Agung

Kurnia mengakui, memang banyak perdebatan terkait hak pihak jaksa, dalam hal ini KPK, untuk mengajukan PK karena PK umumnya dipandang sebagai hak yang dimiliki oleh terdakwa.

Kurnia mengakui bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menyebut hak mengajukan PK hanya dimiliki terdakwa dan ahli warisnya. Namun, ia menyebut Pasal 263 Ayat (3) KUHAP memberi peluang bagi KPK untuk juga dapat mengajukan PK.

Menurut dia, KPK tetap berwenang mengajukan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan dinyatakan terbukti akan tetapi tak diikuti putusan pemidanaan, seperti yang terjadi pada kasus Syafruddin,

"Kalau putusan SAT (Syafruddin) bebas, bukan lepas, maka frasa ini tak bisa digunakan karena di sini jelas disebutkan bahwa yang di dakwakan telah dinyatakan terbukti. Kalau kita mengikuti logika hukum, putusan lepas dakwaan terbukti tapi bukan merupaka tindak pidana," ujar Kurnia.

Baca juga: MA Persilakan KPK Lakukan Upaya Hukum atas Putusan Kasasi BLBI

Oleh sebab itu, Kurnia menilai bahwa Pasal 263 Ayat (3) itu dapat menjadi landasan bagi KPK untuk mengajukan PK.

"Ditambah lagi dengan ada sanksi etik tadi yang memunculkan dugaan bahwa ada dugaan transaksi pada pertemuan sehingga mempengaruhi putusan," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan hakim Syamsul Rakan Chaniago telah terbukti melakukan pelanggaran dengan berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin bernama Ahmad Yani.

"Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," ujar Andi kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).

Pertemuan dilakukan pada Jumat, 28 Juni 2019, sekira pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

"Yang bersangkutan juga mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan saudara Ahmad Yani, salah seorang penasihat hukum terdakwa SAT. Padahal saat itu yang bersangkutan duduk sebagai hakim anggota, pada majelis hakim terdakwa SAT," kata Andi.

Baca juga: Hakim MA Dinyatakan Langgar Etik, KPK Susun Strategi Baru di Kasus BLBI

Selain itu, Syamsul juga melakukan pelanggaran dengan masih membuka kantor hukum yang didalamnya tercantum nama Syamsul.

"Di kantor law firm masih tercantum atas namanya, walau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA," ujar Andi.

Atas perbuatannya itu Syamsul dihukum selama 6 bulan tidak menangani perkara.

Perbuatan Syamsul dianggap telah melanggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Pasal 21 huruf b. Pasal itu tentang sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 bulan. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X