ICW Dorong KPK Ajukan PK Terkait Kasus Syafruddin Temenggung

Kompas.com - 09/10/2019, 17:45 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti ICW Kurnia Ramadhana

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengajukan peninjauan kembali ( PK) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, PK dapat diajukan KPK menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan salah satu hakim yang melepas Syafruddin, yakni Syamsul Rakan Chaniago, telah melanggar etik.

"KPK kami minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali," kata Kurnia dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Eks Pengacara Syafruddin Temenggung Bantah Bahas Perkara BLBI dengan Hakim Agung


Kurnia mengakui, memang banyak perdebatan terkait hak pihak jaksa, dalam hal ini KPK, untuk mengajukan PK karena PK umumnya dipandang sebagai hak yang dimiliki oleh terdakwa.

Kurnia mengakui bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menyebut hak mengajukan PK hanya dimiliki terdakwa dan ahli warisnya. Namun, ia menyebut Pasal 263 Ayat (3) KUHAP memberi peluang bagi KPK untuk juga dapat mengajukan PK.

Menurut dia, KPK tetap berwenang mengajukan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan dinyatakan terbukti akan tetapi tak diikuti putusan pemidanaan, seperti yang terjadi pada kasus Syafruddin,

"Kalau putusan SAT (Syafruddin) bebas, bukan lepas, maka frasa ini tak bisa digunakan karena di sini jelas disebutkan bahwa yang di dakwakan telah dinyatakan terbukti. Kalau kita mengikuti logika hukum, putusan lepas dakwaan terbukti tapi bukan merupaka tindak pidana," ujar Kurnia.

Baca juga: MA Persilakan KPK Lakukan Upaya Hukum atas Putusan Kasasi BLBI

Oleh sebab itu, Kurnia menilai bahwa Pasal 263 Ayat (3) itu dapat menjadi landasan bagi KPK untuk mengajukan PK.

"Ditambah lagi dengan ada sanksi etik tadi yang memunculkan dugaan bahwa ada dugaan transaksi pada pertemuan sehingga mempengaruhi putusan," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan hakim Syamsul Rakan Chaniago telah terbukti melakukan pelanggaran dengan berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin bernama Ahmad Yani.

"Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," ujar Andi kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X