ICW Dorong KPK Ajukan PK Terkait Kasus Syafruddin Temenggung

Kompas.com - 09/10/2019, 17:45 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti ICW Kurnia Ramadhana

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengajukan peninjauan kembali ( PK) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, PK dapat diajukan KPK menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan salah satu hakim yang melepas Syafruddin, yakni Syamsul Rakan Chaniago, telah melanggar etik.

"KPK kami minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali," kata Kurnia dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Eks Pengacara Syafruddin Temenggung Bantah Bahas Perkara BLBI dengan Hakim Agung

Kurnia mengakui, memang banyak perdebatan terkait hak pihak jaksa, dalam hal ini KPK, untuk mengajukan PK karena PK umumnya dipandang sebagai hak yang dimiliki oleh terdakwa.

Kurnia mengakui bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menyebut hak mengajukan PK hanya dimiliki terdakwa dan ahli warisnya. Namun, ia menyebut Pasal 263 Ayat (3) KUHAP memberi peluang bagi KPK untuk juga dapat mengajukan PK.

Menurut dia, KPK tetap berwenang mengajukan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan dinyatakan terbukti akan tetapi tak diikuti putusan pemidanaan, seperti yang terjadi pada kasus Syafruddin,

"Kalau putusan SAT (Syafruddin) bebas, bukan lepas, maka frasa ini tak bisa digunakan karena di sini jelas disebutkan bahwa yang di dakwakan telah dinyatakan terbukti. Kalau kita mengikuti logika hukum, putusan lepas dakwaan terbukti tapi bukan merupaka tindak pidana," ujar Kurnia.

Baca juga: MA Persilakan KPK Lakukan Upaya Hukum atas Putusan Kasasi BLBI

Oleh sebab itu, Kurnia menilai bahwa Pasal 263 Ayat (3) itu dapat menjadi landasan bagi KPK untuk mengajukan PK.

"Ditambah lagi dengan ada sanksi etik tadi yang memunculkan dugaan bahwa ada dugaan transaksi pada pertemuan sehingga mempengaruhi putusan," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan hakim Syamsul Rakan Chaniago telah terbukti melakukan pelanggaran dengan berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin bernama Ahmad Yani.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X