Prabowo Akan Nyatakan Sikap Politik Resmi Sebelum Pelantikan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan segera menyatakan sikap resmi partainya selama lima tahun ke depan.

Dalam Rapat Kerja Nasional pada 15 hingga 17 Oktober 2019 mendatang, Prabowo akan memutuskan apakah Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Rakernas Partai Gerindra digelar sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Pak Prabowo akan menyampaikan sikap politik beliau secara resmi setelah mendengar lebih banyak masukan dari para pimpinan Partai Gerindra dari seluruh Indonesia melalui Rakernas Partai Gerindra," ujar juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Rencananya, Rakernas Partai Gerindra akan digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo akan mengundang seluruh pimpinan DPP dan pimpinan perwakilan daerah Partai Gerindra untuk dimintai pendapatnya.

"Kan orang lagi menunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal atau dalam pemerintahan," kata Dahnil.

"Itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober, karena nanti Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini," tutur dia.

Baca juga: Soal Menteri dari Gerindra, Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono diberitakan bahwa partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Menanggapi kabar itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dan kami untuk membicarakan tentang kemungkinan kami bisa berkoalisi atau kemungkinan kami bisa masuk dalam pemerintahan," tutur dia.