Diperiksa KPK, Anggota BPK RI Rizal Djalil Bantah Berbagai Tuduhan

Kompas.com - 09/10/2019, 16:53 WIB
Anggota BPK Rizal Djalil meninggalkan kantor KPK usai diperiksa di Jakarta, Rabu (9/10/2019). Rizal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANAnggota BPK Rizal Djalil meninggalkan kantor KPK usai diperiksa di Jakarta, Rabu (9/10/2019). Rizal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil membantah sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya terkait kasus suap proyek Sistem Pengadaan Air Minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu hal yang dibantah Rizal yakni dugaan KPK yang menyebut Rizal telah menerima uang suap Rp 3,2 miliar dari Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

"Saya tidak ada kaitannya, demi Allah azza wa jalla, dengan uang yang 3,2 miliar. Silakan dibuka, silakan diungkap, siapa yang memberikan dan siapa yang menerima," kata Rizal usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Rizal Djalil Janji Buka-bukaan Soal Kasus SPAM di Hadapan Penyidik KPK

Rizal pun mengaku siap bila harus dimintai keterangan terkait dugaan suap tersebut kendati ia membantah dugaan yang diarahkan kepadanya itu.

Selain itu, Rizal membantah dugaan yang menyebut ia telah mengutak-atik hasil audit proyek SPAM yang ia kerjakan.

Ia mengatakan, auditor BPK telah bekerja dengan profesional dan akuntabel sesuai aturan perundang-undangan. 

"Kalau ada pihak-pihak yang menyangsikan terjadi perubahan, saya dengan tim siap untuk berhadapan dengan pihak yang menduga telah terjadi perubahan itu," ujar dia.

Ia juga mengaku tidak pernah meminta supaya dimasukkan sebuah proyek ke dalam daftar isian proyek SPAM dan mengorganisasi pertemuan para pihak terkait proyek SPAM sebagaimana yang diduga KPM.

"Jangankan saya, pimpinan lembaga saja, kementerian saja, menteri saja, tidak punya kewenangan untuk mengatur proyek, apalagi seorang Rizal Djalil yang tidak menjadi menteri tidak menjadi pimpinan lembaga negara," kata dia.

Hari ini, Rizal diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) yang menjeratnya.

Dalam perkara tersebut, Rizal diduga menerima uang 100.000 dollar Singapura dari Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X