Tahapan Amendemen UUD 1945 Dimulai, Bamsoet Bentuk Badan Pengkajian

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan amendemen UUD 1945 dimulai. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Badan pengkajian MPR yang dibentuk sebelumnya akan menyusun struktur pimpinan dan anggota agar dapat segera menggelar pembahasan.

Badan Pengkajian MPR bertugas untuk menyamakan persepsi seluruh fraksi dan kelompok DPD mengenai rencana amendemen konstitusi.

"Pimpinan MPR menugaskan Badan Pengkajian MPR menyamakan persepsi fraksi-fraksi yang ada dan kelompok DPD terhadap wacana amendemen terbatas UUD 45 serta melakukan kajian secepat mungkin," ujar Bambang di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Ketua MPR: Kita Tak Boleh Tabu Untuk Amendemen UUD 1945

Badan Pengkajian tersebut juga bertugas menyerap masukan masyarakat. Bambang memastikan, tahapan amendemen konstitusi akan betul-betul mempertimbangkan aspirasi publik.

"Kami sadar keputusan apapun yang kami lakukan ini akan berimplikasi luar biasa bagi perjalanan bangsa ke depan," kata Bambang.

"Kami harus cermat serta harus menyerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat," lanjut politikus Partai Golkar itu.

Belum diketahui kapan tepatnya rapat Badan Pengkajian itu digelar. 

Baca juga: Perlukah Amendemen UUD 1945 untuk Menetapkan Kembali Haluan Negara?

Diberitakan, amendemen UUD 1945 ini merupakan rekomendasi dari MPR RI periode 2014-2019. Salah satu poin yang diamendemen adalah dibangkitkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun MPR RI.

Meski demikian, suara fraksi di parlemen rupanya belum bulat. Ada sejumlah fraksi yang khawatir amendemen konstitusi melebar dan menjadi bola liar apabila tidak dibatasi sejak awal.

Misalnya, sampai mengubah kedudukan MPR RI sebagai lembaga tinggi negara dan masa jabatan kepala negara.