Wapres: Kesenjangan Ekonomi Paling Besar Ada di Jakarta

Kompas.com - 09/10/2019, 15:32 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB,  New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri ANTARA FOTO/CARLO ALLEGRIWakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada United Nations Climate Action Summit 2019 dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat. ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri/hp/wsj. *** Local Caption *** Indonesias Vice-President Jusuf Kalla speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih sangat nyata sehingga harus diseimbangkan.

Hal itu, kata Kalla, bahkan dapat dilihat langsung di Jakarta selaku ibu kota negara.

"Kalau kita lihat perumahan paling mewah ada di Jakarta, tapi rumah yang paling kumuh juga ada di Jakarta," kata Kalla dalam acara laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Berarti terjadi kesenjangan besar yang harus diatasi dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada yang di bawah," katanya.

Baca juga: BPN: Kesenjangan Sosial Hanya Bisa Dikurangi Jika Pemerintahnya Punya Uang

Kesenjangan itu bisa diukur secara teoretis dalam rasio gini dan bisa dilihat sendiri dalam pandangan mata. 

Kalla mengatakan hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah serta mengurangi pengeluarannya.

Kalla mengatakan subsidi iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibayarkan pemerintah merupakan bentuk pengurangan pengeluaran masyarakat miskin oleh pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani: Human Capital, Kunci Utama Perangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Sementara itu, pemerintah juga terus mengupayakan masuknya investasi agar masyarakat bisa mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji sesuai upah minimum regional (UMR).

Kalla mengatakan jika upaya pemerintah menekan pengeluaran serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin terus berjalan beriringan, ia meyakini kesenjangan sosial di Indonesia akan berkurang.

"Jadi di mana titik pengeluarannya itu kita bisa stabilkan, kemudian pendapatannya dan produktivitasnya kita naikkan," ujar Kalla.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X