ICW Dorong Sjamsul dan Itjih Nursalim Diadili secara In Absentia

Kompas.com - 09/10/2019, 15:01 WIB
Surat panggilan KPK terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya ditempel di dinding KBRI Singapura, Kamis (18/7/2019). Dokumentasi/KPKSurat panggilan KPK terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya ditempel di dinding KBRI Singapura, Kamis (18/7/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membawa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke persidangan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, KPK dapat membawa kasus itu ke persidangan dengan konsep peradilan in absentia mengingat keberadaan Sjamsul dan Itjih masih menjadi misteri hingga kini.

"Kita meminta agar KPK menetapkan batas waktu untuk pencarian dari Sjamsul Nursalim. Kalau memang batas waktu itu tidak juga berhasil ditemukan, mau tidak mau harus diajukan ke persidangan dengan konsep peradilan in absentia," kata Kurnia di Kantor ICW, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Penjelasan Capim KPK dari BPK yang Digugat Sjamsul Nursalim


Kurnia berpendapat, proses persidangan tak akan kunjung dimulai apabila harus menunggu munculnya Sjamsul dan Itjih Nursalim.

Padahal, menurut Kurnia, kasus ini mesti segera diselesaikan supaya kerugian negara yang disebabkan oleh pusaran kasus BLBI dapat dikembalikan.

"Karena kerugian negaranya Rp 4,58 triliun, kita tidak hanya fokus pada pemidanaan badan, tapi fokus asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara," ujar Kurnia.

Lebih lanjut, Kurnia juga khawatir berlarut-larutnya proses penyidikan yang menunggu kemunculan Sjamsul dan Itjih dapat membuat kasus ini tak kunjung selesai hingga memasuki masa kedaluwarsa pada 2022.

"Menjadi pertaruhan penting bagi KPK agar segera memproses kasus BLBI ini secara tuntas," kata Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah beberapa kali memanggil Sjamsul dan Itjih untuk diperiksa sebagai tersangka kasus BLBI, tetapi keduanya tidak pernah hadir.

Ketika itu, KPK telah mengirim surat panggilan untuk Sjamsul dan Itjih ke lima alamat di Indonesia dan Singapura, tetapi tak mendapat jawaban.

Oleh karena itu, KPK pun telah memasukkan Sjamsul dan Itjih ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sjamsul dan Itjih ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN.

Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Majelis hakim saat itu memandang perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Baca juga: KPK Masukkan Sjamsul Nursalim dan Istrinya dalam DPO

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,58 triliun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X