Jaksa Cecar Miryam S Haryani Terkait Pertemuan dengan Markus Nari

Kompas.com - 09/10/2019, 14:51 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik Markus Nari menyimak kesaksian dari terpidana kasus serupa yang juga mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan anggota DPR Fraksi Golkar periode 2014-2019 tersebut menghadirkan tiga saksi yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Setya Novanto dan Andi Narogong. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik Markus Nari menyimak kesaksian dari terpidana kasus serupa yang juga mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan anggota DPR Fraksi Golkar periode 2014-2019 tersebut menghadirkan tiga saksi yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Setya Novanto dan Andi Narogong. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

"Lupa. Waktu ngobrol beliau seorang teknik sipil terus iseng saja boleh dong rancangin sesuatu terus datang ke kantor saya," ujar Miryam.

Jaksa kembali bertanya, apakah pernah Markus menyinggung perkara dugaan korupsi e-KTP ke Miryam.

"Pertemuan Anda dan terdakwa ada omongan nanti Anda cabut keterangan saksi?" tanya jaksa lagi.

"Tidak ada. Tidak pernah sama sekali," katanya.

Dalam kasus ini, Markus didakwa merintangi pemeriksaan Miryam S Haryani dan merintangi pemeriksaan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Sugiharto di persidangan.

Selain itu, Markus juga didakwa memperkaya diri sebesar 1,4 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam pengadaan proyek e-KTP.

Menurut jaksa, Markus bersama pihak lainnya dan sejumlah perusahaan yang ikut dalam konsorsium pemenang pekerjaan paket e-KTP juga dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,31 triliun.

Menurut jaksa, Markus ikut berperan memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun anggaran 2011-2013.

Adapun Miryam divonis majelis hakim 5 tahun penjara pada Senin (13/11/2017). Miryam juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga: Novel Baswedan dan Miryam S Haryani Jadi Saksi dalam Sidang Markus Nari

Majelis hakim menganggap Miryam telah terbukti dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Kini, Miryam menjadi tersangka dalam perkara pengadaan e-KTP. Ia diduga pernah meminta 100.000 dollar Amerika Serikat ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat itu, Irman. Permintaan itu disanggupi Irman.

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara Setya Novanto, Miryam diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS dalam pengadaan e-KTP.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X