Kompas.com - 09/10/2019, 11:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari.

Selain itu, jaksa KPK juga menghadirkan jaksa KPK Ariawan Agustiartono.

Adapun Markus merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

Baca juga: Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Markus juga didakwa merintangi proses pemeriksaan dalam persidangan kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

"Ya, yang mulia, ada saksi atas nama saudara Miryam S Haryani, Pak Novel dan Pak Ariawan" kata jaksa KPK Ahmad Burhanuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Dalam kasus e-KTP, Markus didakwa memperkaya diri sebesar 1,4 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam pengadaan proyek e-KTP.

Baca juga: Eks Dirjen Dukcapil Mengaku Pernah Dimintai Uang Rp 5 Miliar oleh Markus Nari

Menurut jaksa, Markus bersama pihak lainnya dan sejumlah perusahaan yang ikut dalam konsorsium pemenang pekerjaan paket e-KTP juga dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,31 triliun.

Perhitungan kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan Nomor: SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016.

Menurut jaksa, Markus ikut berperan memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun anggaran 2011-2013.

Baca juga: KPK Sita Mobil Milik Tersangka Kasus E-KTP Markus Nari

Menurut jaksa, uang 1,4 juta dollar AS untuk Markus sebenarnya merupakan bagian dari keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek e-KTP tersebut.

Sementara dalam dakwaan berikutnya, Markus disebut merintangi pemeriksaan mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani dan merintangi pemeriksaan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Sugiharto di persidangan.

Kompas TV Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Markus didakwa merintangi proses pemeriksaan dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik. Dalam persidangan jaksa menyebut Markus Nari telah sengaja mencegah dan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi KTP Elektronik untuk saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto. Markus juga didakwa menerima keuntungan dari proyek KTP elektronik sebesar 1,4 juta dollar Amerika Serikat jika dikonversikan ke nilai sekarang jumlahnya mencapai hampir Rp 20 miliar. Selain memperkaya diri sendiri Markus disebut menguntungkan orang lain dan korporasi. Markus Nari adalah tersangka kedelapan yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Markus ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli tahun 2017 dan ditahan pada awal April 2019. Dalam kasus KTP Elektronik Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP Elektronik. #MarkusNari #KTPElektronik #SidangTipikor
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Capaian Vaksin 'Booster Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Capaian Vaksin "Booster Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Nasional
Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Nasional
Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Nasional
Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar...

Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar...

Nasional
KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

Nasional
Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Nasional
Ketika Konten 'Prank' KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Ketika Konten "Prank" KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Nasional
Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Nasional
Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: Dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: Dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Nasional
Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Nasional
Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.