Rizal Djalil Janji Buka-bukaan Soal Kasus SPAM di Hadapan Penyidik KPK

Kompas.com - 09/10/2019, 11:18 WIB
Anggota BPK RI Rizal Djalil saat ditemui sebelum menialani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota BPK RI Rizal Djalil saat ditemui sebelum menialani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( KPK) Rizal Djalil berjanji akan membeberkan segala hal yang ia ketahui tentang kasus proyek Sistem Pengadaan Air Minum ( SPAM) ke hadapan penyidik KPK.

Rizal mengatakan, salah satu yang ingin ia ungkap adalah dugaan suap senilai Rp 3,2 yang dituduhkan kepadanya dalam kasus tersebut.

"Saya akan bicara nanti pertama persoalan uang yang 3,2 miliar itu itu siapa yang menerima, di mana diserahkan. Saya meminta kepada penegak hukum untuk membuka itu, mengungkapkan itu," kata Rizal di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: KPK Panggil Rizal Djalil sebagai Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM

Rizal melanjutkan, ia juga ingin menjelaskan terkait dugaan bahwa ia mengatur proyek SPAM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Siapa yang berwenang mengatur proyek di kementerian, apakah benar sebagai anggota BPK saya meminta memanggil seseorang? Saya jelaskan nanti," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ia tidak menyalahgunakan wewenanganya sebatai auditor BPK dalam kasus ini.

Menurut Rizal, setiap auditor bekerja sesuai dengan pedoman yang diatur undang-undang. Ia pun mengaku akan bertanggung jawab bila ditemukan pelanggaran.

"Apalagi masalah audit SPAM, sebagai anggota BPK yang menandatangani surat itu karena amanat undang-undang, saya akan bertanggung jawab," kata Rizal.

Hari ini, Rizal diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) yang menjeratnya.

Dalam perkara tersebut, Rizal diduga menerima uang 100.000 dollar Singapura dari Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Nasional
Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X