Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arogansi Polisi Dinilai Bisa Turunkan Kepercayaan Publik pada Polri

Kompas.com - 09/10/2019, 08:59 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, arogansi polisi dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat pada polisi tersebut dapat berujung pada perlawanan yang menimbulkan pelanggaran hukum.

"Efeknya bisa muncul adalah ketidakpercayaan masyarakat pada polisi, akan berdampak pada ketidaktaatan pada hukum," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Kapolres Bogor Minta Maaf Anggotanya Tendang Pengemudi Ojol

"Pembangkangan pada hukum bila dibiarkan dalam tahap yang ekstrem juga akan memunculkan perlawanan," sambung dia.

Bambang memandang, saat ini Polri cenderung arogan dalam pendekatan ke masyarakat kecil.

Salah satu kejadian baru-baru ini yang viral adalah insiden penendangan salah satu pengemudi ojek online (ojol) saat pengamanan rangkaian Presiden Joko Widodo di Tugu Kujang, Kota Bogor.

Selain itu, contoh lainnya yaitu sejumlah kasus kekerasan yang terjadi kepada masyarakat maupun wartawan, saat pengamanan demo mahasiswa beberapa pekan lalu.

Bambang pun berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian harus diperbaiki dan terus dipelihara.

"Ini makanya kepercayaan pada polisi harus dibangun terus-menerus. Tanpa ada partisipasi masyarakat, tugas-tugas kepolisian akan makin berat dan susah dilakukan," tutur Bambang.

Selain itu, ia berpendapat aparat perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan.

Bambang juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia perlu direvisi terkait aspek pengawasan institusi tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, Polri telah melakukan sejumlah upaya untuk mendidik personelnya agar disiplin dalam bertugas.

"Sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mendidik dan melatih personel kita," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Hotel Amaroossa Cosmo, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Polisi Dinilai Cenderung Arogan dalam Pendekatan ke Masyarakat

"Bagaimana secara teknis melakukan unras yang benar, karena ada SOP (standar operasional prosedur), ada perkap (Peraturan Kapolri) dan kemudian wawasan, pengetahuan juga diberikan, dan setelah kegiatan kita evaluasi," sambung dia.

Setelah itu, Asep mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan jika muncul dugaan arogansi tersebut.

"Kalau tadi ada dugaan-dugaan arogansi kekerasan kita akan melakukan tindakan secara proporsional, kita periksa dan sebagainya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com