Berawal dari Usul Relawan, Waktu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Dimundurkan

Kompas.com - 09/10/2019, 07:47 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pemusyawaratan Rakyat ( MPR) memundurkan jam pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Acara pelantikan di Gedung MPR yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB, Minggu (20/10/2019) pagi, diundur menjadi pukul 16.00 WIB.

Perubahan waktu pelantikan ini berawal dari pernyataan yang disampaikan relawan Pro Jokowi (Projo). Awalnya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Jokowi lah yang meminta waktu pelantikan diubah.

Dia menjelaskan bahwa Presiden sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Hal itu disampaikan Ari usai ia bersama kelompok relawan di Istana Merdeka pada Jumat (27/9/2019).

Namun Komisi Pemilihan Umum menegaskan hari pelantikan Jokowi-Ma'ruf tetap pada 20 Oktober. Jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal.

"Tetap 20 Oktober 2019," kata Komisioner KPU Hasyim Ashari kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Hasyim menjelaskan, masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Sejak pilpres langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2014.

"Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ucapnya.

Klarifikasi

Setelah wacana majunya waktu pelantikan Presiden Jokowi ramai dibahas hingga ditolak oleh KPU, pihak Istana dan Projo pun menyampaikan klarifikasi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mebegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah meminta agar pelantikan presiden periode 2019-2024 dimajukan sehari menjadi 19 Oktober.

Baca juga: 27.000 Personel Gabungan Disiagakan untuk Pelantikan Presiden dan Wapres

"Tentunya presiden memahami tentang ketatanegaraan. (Yang) menyampaikan kan bukan dari Istana. Sehingga (permintaan) itu tidak ada," ujar Pramono.

Budi Arie juga meluruskan pernyataannya. Ia mengatakan, usul untuk mempercepat pelantikan dari 20 Oktober menjadi 19 Oktober itu justru datang dari Projo. Usul itu disampaikan saat Projo dan sejumlah pimpinan organisasi relawan bertemu Jokowi di Istana.

"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum- senyum saja. Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," kata Budi Arie.

Budi mengusulkan pelantikan jadi hari Sabtu 19 Oktober karena meyakini pada tanggal itu akan lebih banyak masyarakat yang datang mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf di gedung MPR.

"Tanggal 19 Oktober 2019 jatuh pada hari Sabtu. Keluarga Indonesia sedang santai. Kami yakin jutaan rakyat akan mengawal Pelantikan Presiden," ujar Budi.

Baca juga: Pimpinan DPR Fokus Persiapkan Pelantikan Presiden dan Wapres

Berbeda dengan hari Minggu 20 Oktober, dimana sebagian masyarakat ingin menjalankan ibadah dan berolahraga di Car Free Day. Budi memastikan tidak ada alasan politis apapun dengan usulan ini, hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja.

Budi juga berpendapat pelantikan pada 19 Oktober 2019 tak akan menimbulkan kekosongan kekuasaan.

"Jika jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacum of power dan pasti menimbulkan masalah ketatanegaraan, " ujar Budi.

Pukul 16.00 WIB

Meski usul untuk memajukan hari pelantikan tak dimungkinkan, namun akhirnya MPR memutuskan mengubah jam pelantikan.

Acara pelantikan yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB diundur menjadi pukul 16.00 WIB. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengakui salah satu alasan pengunduran jam pelantikan ini untuk memberi kesempatan bagi para pendukung Jokowi yang ingin beribadah di Minggu pagi

"Kita ingin agar memberi kesempatan saudara-saudara kita beribadah pagi hari," kata Bambang di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, Bambang juga menyebut pelantikan dimundurkan ke sore hari agar tidak mengganggu aktivitas warga yang ingin berolahraga di area bebas kendaraan atau car free day.

"Karena akan ada penutupan jalan karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir. Kalau pagi maka akan ganggu rakyat kita yang olahraga. Makanya kami memutuskan dan mengusulkan kalau diterima diundur jam 4 sore," kata dia.

Baca juga: MPR Mundurkan Pelantikan Jokowi-Maruf Jadi Pukul 16.00 WIB, Ini Alasannya

Dua alasan yang dikemukakan Bambang terkait perubahan waktu pelantikan itu serupa dengan alasan yang disampaikan relawan Projo. Relawan Projo pun menyambut baik keputusan MPR.

"Usulan pelantikan menjadi sore jam 16.00 WIB tanggal 20 Oktober sangat bagus. Karena para warga yang ingin berolah raga di saat CFD bisa melaksanakan aktifitasnya. Sementara yang ingin beribadah dapat menjalaninya di pagi hari. Saya pikir bagus usulan itu. Kami dukung," ujar Budi Arie Setiadi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X