KPK Tuntaskan Penyidikan Tiga Kasus yang Menjerat Adik Ratu Atut

Kompas.com - 08/10/2019, 18:48 WIB
Pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (memakai rompi tahanan) kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Wawan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (memakai rompi tahanan) kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Wawan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menyelesaikan proses penyidikan tiga kasus yang melibatkan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Selasa (8/10/2019) hari ini.

"Hari ini, Penyidik KPK telah menyerahkan tersangka dan berkas tiga perkara ke penuntutan (tahap II)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa sore.

Kasus pertama, yaitu dugaan korupsi dalam pengadaan alat Kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.

Kedua, dugaan korupsi dalam pengadaan sarana dan prasanara kesehatan di Lingkungan Pemprov Banten Tahun 2011-2013. Ketiga, dugaan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: Sejak Berdiri, KPK Sudah Memproses 119 Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Febri mengungkapkan, proses penyidikan terhadap Wawan berlangsung cukup lama, yaitu sejak 2013 di mana Wawan ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU hingga 2019.

Sebanyak 553 saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan tersebut. Adapun Wawan telah diperiksa sebanyak 23 kali sepanjang proses penyidikan kasus TPPU.

Febri menyebut, tiga kasus yang menjerat Wawan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkair sengketa Pilkada Lebak.

" Penyidikan ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahun karena tim harus mengidentifikasi secara rinci proyek-proyek yang dikerjakan, dugaan keuntungan yang didapatkan secara tidak semestinya, aliran dana, penelusuran aset yang berada di sejumlah lokasi dan kerjasama lintas negara," ujar Febri.

"Sehingga OTT tidak bisa dilihat hanya pada barang bukti yang ada pada saat kegiatan dilakukan, karena OTT justru bisa menjadi kotak pandora untuk menguak korupsi yang lebih besar," lanjut dia.

Baca juga: Teman Dekat Akil Mochtar Didakwa Ikut Melakukan Pencucian Uang

Febri menjelaskan, uang Rp 1 miliar yang digunakan oleh Wawan untuk menyuap Akil Mochtar berasal perusahaan miliknya, yakni PT Bali Pasific Pragama.

Hasil penelusuran KPK menunjukkan bahwa Wawan melalui PT Bali Pasific Pragama dan perusahaa terafiliasinya telah mendapatkan 1.105 kontrak pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten sejak 2006 hingga 2013 dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp 6 triliun.

Rencananya, persidangan direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X