Setara Institute Nilai Jokowi Tak Punya Formula Selesaikan Konflik Papua

Kompas.com - 08/10/2019, 18:04 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, Presiden Joko Widodo tampak tak menyiapkan formula khusus dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Kehadiran Panglima TNI dan Kapolri dinilai tidak cukup untuk meredam konflik yang ada di Papua karena bukan utusan presiden yang otoritatif.

"Pak Jokowi, sejak awal peristiwa rasis mahasiswa Papua di Surabaya, kami sudah mengusulkan segera ada utusan khusus, tapi sampai hari ini tidak pernah terjadi yang kemudian masalah melebar kemana-mana," kata Ismail di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Pendekatan Dialog Bisa Akhiri Konflik Papua

Karena sangat percaya kepada aparat kemanan atau militer dalam menangani kasus yang terjadi di Papua, Jokowi pun dinilainya tak berjiwa pemimpin.

"Ini menggambarkan Pak Jokowi sangat percaya kepada tentara, tapi Pak Jokowi tidak punya kepemimpinan dalam konteks isu keamanan dan ketahanan," sambungnya.

Hal itu justru berbeda dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, SBY langsung mengutus utusan khusus guna meredam konflik dengan cepat.

Baca juga: Redakan Konflik di Papua, Pemerintah Diminta Selesaikan Akar Masalah

"Saya membandingkan dalam kasus Papua, ketika kasus Papua meninggi, Pak SBY dengan cepat punya formula penyelesaian, Pak Jokowi tidak," katanya.

Diketahui, pada 23 September lalu, terjadi konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan di Kota Jayapura, Papua, yang dipicu oleh kabar bohong tentang ucapan bernuansa rasis.

Konflik tersebut pun berdampak pada masyarakat pendatang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X