Setara Institute Nilai Jokowi Tak Punya Formula Selesaikan Konflik Papua

Kompas.com - 08/10/2019, 18:04 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, Presiden Joko Widodo tampak tak menyiapkan formula khusus dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Kehadiran Panglima TNI dan Kapolri dinilai tidak cukup untuk meredam konflik yang ada di Papua karena bukan utusan presiden yang otoritatif.

"Pak Jokowi, sejak awal peristiwa rasis mahasiswa Papua di Surabaya, kami sudah mengusulkan segera ada utusan khusus, tapi sampai hari ini tidak pernah terjadi yang kemudian masalah melebar kemana-mana," kata Ismail di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Pendekatan Dialog Bisa Akhiri Konflik Papua

Karena sangat percaya kepada aparat kemanan atau militer dalam menangani kasus yang terjadi di Papua, Jokowi pun dinilainya tak berjiwa pemimpin.

"Ini menggambarkan Pak Jokowi sangat percaya kepada tentara, tapi Pak Jokowi tidak punya kepemimpinan dalam konteks isu keamanan dan ketahanan," sambungnya.

Hal itu justru berbeda dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, SBY langsung mengutus utusan khusus guna meredam konflik dengan cepat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Redakan Konflik di Papua, Pemerintah Diminta Selesaikan Akar Masalah

"Saya membandingkan dalam kasus Papua, ketika kasus Papua meninggi, Pak SBY dengan cepat punya formula penyelesaian, Pak Jokowi tidak," katanya.

Diketahui, pada 23 September lalu, terjadi konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan di Kota Jayapura, Papua, yang dipicu oleh kabar bohong tentang ucapan bernuansa rasis.

Konflik tersebut pun berdampak pada masyarakat pendatang.

Kompas TV Anggota Fraksi PDI-P Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, menilai penentuan pimpinan MPR bertele-tele. Ia pun menyampaikan pendapatnya saat sidang MPR, sambil menangis, karena teringat konflik yang terjadi di Papua. Sejumlah interupsi muncul saat sidang MPR. Salah satunya dari anggota fraksi PDI-P Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie. Jimmy menyampaikan pendapatnya sambil menangis.<br /> Jimmy memprotes jalannya rapat yang bertele-tele dalam menentukan Ketua MPR di tengah berlangsungnya konflik di Papua.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

Nasional
Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Nasional
Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Nasional
Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.