MPR Mundurkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Jadi Pukul 16.00 WIB, Ini Alasannya

Kompas.com - 08/10/2019, 16:34 WIB
Jokowi-Maruf saat menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinJokowi-Maruf saat menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pemusyawaratan Rakyat ( MPR) RI memundurkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019) mendatang dari yang semula pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB.

"Saya pastikan 20 Oktober kenapa diundur dari jam 10 menjadi jam 4, kita ingin agar memberi kesempatan saudara-saudara kita beribadah pagi hari," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Bambang juga menyebut pelantikan dimundurkan ke sore hari agar tidak mengganggu aktivitas warga yang ingin berolahraga di area bebas kendaraan atau car free day.

"Karena akan ada penutupan jalan karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir. Kalau pagi maka akan ganggu rakyat kita yang olahraga. Makanya kami memutuskan dan mengusulkan kalau diterima diundur jam 4 sore," kata dia.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, Ketua DPR Minta Masyarakat Jaga Ketertiban

Bambang mengaku akan segera mengusulkan perubahan jam pelantikan ini kepada Sekjen MPR selaku penyelenggara acara pelantikan.

Usul untuk mengubah jadwal pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebelumnya juga disampaikan kelompok relawan Pro Jokowi (Projo).

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sempat meminta pelantikan dipercepat sehari sehingga jatuh pada Sabtu 19 Oktober.

Budi meyakini, pada tanggal itu akan lebih banyak masyarakat yang datang mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf di gedung MPR.

"Tanggal 19 Oktober 2019 jatuh pada hari Sabtu. Keluarga Indonesia sedang santai. Kami yakin jutaan rakyat akan mengawal Pelantikan Presiden," ujar Budi.

Sementara itu, jika dilakukan pada hari Minggu 20 Oktober, menurut Budi, sebagian masyarakat ingin menjalankan ibadah dan beristirahat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X