Setara Institute Nilai Reformasi TNI Stagnan

Kompas.com - 08/10/2019, 15:49 WIB
Peneliti Setara Institute memaparkakan laporan bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI dalam rangka HUT TNI ke-74, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPeneliti Setara Institute memaparkakan laporan bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI dalam rangka HUT TNI ke-74, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com- Setara Institute menilai reformasi TNI masih stagnan.

Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute Ikhsan Yorie mengatakan, hal itu karena belum tuntasnya dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang melibatkan aparat TNI.

"Misalnya, kekerasan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil serta masih kuatnya TNI yang tidak bisa diadili di peradilan umum," katanya dalam pemaparan laporan bertajuk "Jalan Sunyi Reformasi TNI" dalam rangka HUT TNI ke-74 di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Komnas HAM Sebut Indonesia Tak Punya Roadmap soal Reformasi TNI

Ikhsan menjelaskan, anggota TNI masih tunduk pada UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peraturan perundang-undangan itu, ia melanjutkan, mengingkari mandat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan mandat Pasal 62 (2) UU 34/2004, yang mengamanatkan bahwa atas tindak pidana umum, maka anggota TNI juga diadili di peradilan umum.

Pasal itu sebagai manifestasi prinsip kesamaan di muka hukum (equality before the law).

Baca juga: Komisi III DPR Akan Usulkan Perubahan UU Militer

Pada dekade pertama atau dari tahun 1999-2009, lanjutnya, tercatat terjadinya sejumlah kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, kerusuhan Mei 1998, Tragedi Semanggi I dan II, kekerasan di Timor Timor, Aceh, dan Papua.

Sedangkan di dekade ke-dua (2009-2019), seperti diungkapkan Ikhsan, reformasi TNI kurang mencatatkan hasil yang impresif.

Pasalnya, narasi reformasi TNI lebih bersifat penegasan, seperti dengan pemberian instruksi, himbauan, dan evaluasi bahwa reformasi TNI masih berjalan.

Baca juga: Komnas HAM: Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jokowi Kosong

Narasi tersebut lebih menggaung ketimbang melakukan upaya-upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu yang diduga melibatkan oknum-oknum militer ataupun mendorong pembahasan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tengah mandek.

"Dekade pertama dan kedua tidak pernah lepas dari kasus pelanggaran HAM. Beberapa lembaga merekam dengan baik kekerasan dan pelanggaran HAM, misalnya sepanjang 1998, KontraS mencatat terjadi 59 kasus pelanggaran HAM, 47 di antaranya dilakukan oleh angkatan darat," paparnya kemudian.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X