Fenomena "Buzzer" Memanipulasi Opini, Pencerdasan Publik Dinilai Penting

Kompas.com - 08/10/2019, 14:55 WIB
Ilustrasi media sosial ShutterstockIlustrasi media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Mohammad Rinaldi Camil menekankan pentingnya upaya pencerdasan publik di tengah fenomena buzzer, terutama yang bergerak di media sosial.

"Yang perlu didorong pencerdasan publik, kan publik belum terkonsolidasi. Ada CSO, kelompok intelektual, dan masyarakat luas itu harus konsolidasi," kata Rinaldi saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Menurut dia, itu perlu dilakukan untuk membangun jaringan pesan yang kuat untuk melawan buzzer yang melakukan manipulasi opini publik.

Baca juga: Buzzer Dinilai Bisa Geser Fokus Publik soal Kasus Novel Baswedan

Ia berharap publik aktif bersuara melawan narasi negatif yang disebarkan buzzer di media sosial.

"Intelektual perlu aktif memproduksi pengetahuan kepada publik supaya tercerahkan dan tahu mana yang positif dan negatif. Nanti akan tertangkap di jaringan sosialnya nanti bisa terlihat suara publik, bisa membentuk jaringan yang besar," kata dia.

Rinaldi memaparkan, salah satu contoh jaringan pesan yang kuat dan positif di media sosial adalah gerakan dengan tagar #GejayanMemanggil. Gerakan itu tak semata berada di ranah maya, melainkan juga di dunia nyata.

#GejayanMemanggil merupakan aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di seputaran Yogyakarta.

Baca juga: #GejayanMemanggil dan Suara dari Gejayan...

Sejumlah tuntutan aksi itu di antaranya mendesak pembahasan ulang pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP, menolak revisi Undang-Undang KPK yang baru disahkan DPR, dan menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Yang Gejayan Memanggil itu, itu kan organik tapi accidental. Mungkin dia tidak sustain dan gampang digemboskan. Nah oleh karenanya hal semacam ini bisa terkonsolidasi dengan baik untuk penguatan agenda publik yang berkelanjutan," ujar dia.

Upaya itu penting, mengingat buzzer yang menyebarkan narasi negatif sulit dikontrol.

Sebab. menurut Rinaldi, tidak ada kejelasan siapa yang memerintah, menggerakkan, dan membayar mereka. Selain itu tidak ada pengaturan legal yang mengikat mereka.

Baca juga: Riuh Buzzer Jokowi...

Buzzer semacam itu dinilainya juga berkontribusi menimbulkan gejolak di sejumlah daerah di Indonesia, beberapa waktu lalu.

"Cara kerjanya di zona abu-abu, penuh kerahasiaan, tidak ada akuntabilitas yang mendanai dan apakah betul disponsori pihak A atau B, kemudian pesannya kan negatif," kata dia.

"Buzzer kayak itu efektif di masyarakat yang tidak teliterasi dengan baik, apalagi masyarakat kita yang cenderung komunal di mana kita suka men-share tanpa memfilter mandiri dan apalagi di tengah kondisi politik kita," ujar Rinaldi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Nasional
TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X