Ini Tugas dari Puan untuk Masing-masing Wakil Ketua DPR

Kompas.com - 08/10/2019, 14:20 WIB
Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada wartawan di media center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPR Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada wartawan di media center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya sudah mengambil keputusan terkait penugasan untuk empat wakil ketua DPR agar ke depannya dapat menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

"Kami sudah mengambil satu keputusan tentang pembidangan yang akan dipikul dan menjadi tanggung jawab kami. Saya sudah berikan tupoksi pada wakil yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Puan Maharani: DPR Akan Kritik Pemerintah, Kami Bukan Tukang Stempel

Puan menyampaikan, pembagian tugas empat wakil ketua DPR terdiri dari Aziz Syamsuddin menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Lalu, Rachmat Gobel menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan dan Muhaimin Iskandar menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat.

"Saya berikan penugasan kepada empat wakil ketua DPR. Insya Allah apa yang kami lakukan secara gotong royong," ujar dia. 

Baca juga: Kendarai Buggy, Puan Maharani Berkeliling Kompleks DPR dan MPR

Puan mengatakan, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan DPR di bawah kepemimpinannya dan diprediksi akan banyak dinamika yang terjadi.

Namun, kata dia, dinamika itu adalah hal yang wajar dalam politik.

"Perbedaan dalam kebijakan politik adalah hal biasa namun jangan sampai gotong royong itu tercerai berai karena kepentingan politik. Bagaimana komitmen jaga NKRI utuh, karena parpol salah satu pilar demokrasi, itu kami jaga bersama," ujar Puan. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X