Prabowo Disebut Sudah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi

Kompas.com - 08/10/2019, 13:58 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo sudah menyiapkan nama-nama calon menteri untuk Kabinet Kerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila konsep-konsep yang ditawarkan Partai Gerindra diterima Presiden.

Namun, ia mengaku tak tahu persis nama-nama yang akan diajukan Prabowo.

"Mungkin sudah (nama-nama calon menteri), tapi saya enggak tahu persis orang-orangnya. Tapi kalau konsepnya diterima, mungkin sudah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Sekjen Gerindra Akui Ada Pembicaraan soal Posisi Menteri dengan Jokowi

Dasco mengatakan, konsep yang ditawarkan Gerindra terkait swasembada pangan, energi, dan air mengarah pada posisi Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

"Ya kalau diterima, ya mungkin pos itu (Kementerian Pertanian) yang diberikan," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco mengatakan, soal komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Partai Gerindra, kata dia, tidak akan meminta jatah kursi menteri.

Baca juga: Soal Kursi Menteri, Nasdem: Kenapa Gerindra? Ini Ada 10 Parpol Pengusung Presiden

"Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan enggak bisa kemudian minta-minta ‘Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan enggak bisa. Itu kalau kami konsepnya diterima," katanya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Pembicaraan itu memang ada dan kami tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air.

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.

Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.

Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X